Pati (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin meminta seluruh pimpinan daerah untuk benar-benar menerapkan pakta integritas secara nyata dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Artinya, pakta integritas itu jangan hanya berhenti di atas kertas, tetapi harus benar-benar diterapkan," ujar Taj Yasin menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo saat kunjungan kerja di Pati, Rabu.
Ia menegaskan setiap kepala daerah sejatinya telah disumpah dan menandatangani pakta integritas, sehingga nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab harus melekat dalam setiap kebijakan serta pelayanan publik.
Pasca-OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, Wagub langsung menginstruksikan serta mengimbau seluruh pimpinan daerah agar tidak melakukan hal serupa.
Instruksi tersebut telah dikoordinasikan dan disampaikan kepada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Imbauan itu tidak hanya ditujukan kepada bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, tetapi juga diteruskan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
"Tentunya seluruh jajaran pemerintahan daerah harus bersama-sama menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berpakta integritas dengan baik," katanya menegaskan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengaku pertama kali mengetahui adanya OTT KPK terhadap Bupati Pati pada Senin (19/1) pagi sekitar pukul 08.00–09.00 WIB saat berada di kantor.
"Saya justru mengetahui informasi OTT tersebut dari media sosial. Saat itu saya tidak mengetahui sebelumnya ada hal-hal seperti itu," ujarnya.
Risma juga mengungkapkan bahwa terkait rapat pengisian perangkat daerah, dirinya baru mengetahuinya setelah peristiwa OTT tersebut terjadi.
Dalam waktu dekat, dia akan segera mengumpulkan seluruh OPD dan para camat. Sesuai arahan Wakil Gubernur Jawa Tengah, seluruh aparatur sipil negara (ASN) akan diminta untuk kembali meneguhkan komitmen pakta integritas.
"Kehormatan Kabupaten Pati adalah yang utama. Pakta integritas ini harus kita jaga bersama," ujarnya.
Ia berharap pakta integritas tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan benar-benar dihayati dan dijalankan demi kepercayaan masyarakat.
"Percayalah pemerintahan yang ada sekarang bisa menjunjung tinggi integritas dan melaksanakan pemerintahan yang baik demi kemajuan Kabupaten Pati," ujarnya.
Selain itu, Risma juga berkomitmen untuk menjalin komunikasi yang lebih baik dengan DPRD Pati guna menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik ke depan.
Pewarta: Akhmad NazaruddinUploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026