Kalbar siapkan status siaga Karhutla

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Polda Kalbar meningkatkan pemantauan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menyiapkan penetapan status siaga darurat sebagai antisipasi menghadapi potensi kabut asap di wilayah yang didominasi lahan gambut itu.

“Kalau bicara asap, kami sudah melakukan langkah-langkah pencegahan. Pemantauan dilakukan langsung di lapangan, termasuk menggunakan drone. Sejauh ini belum ditemukan unsur kesengajaan pembakaran,” kata Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto di Pontianak, Rabu.

Dia mengatakan upaya pencegahan terus dilakukan melalui patroli darat, pemantauan udara, hingga penggunaan drone untuk mendeteksi titik panas sejak dini.

Pipit menjelaskan Kalbar memiliki sekitar 2,8 juta hektare lahan gambut dengan kedalaman bervariasi, mulai dari dangkal hingga sangat dalam. Gambut dengan kedalaman ekstrem berpotensi mudah terbakar saat tidak turun hujan dalam beberapa hari.

“Untuk gambut yang dalam, jika satu minggu tidak hujan, panasnya bisa memicu kebakaran sendiri. Ini yang menjadi tantangan karena api bisa muncul dari bawah permukaan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan pembukaan lahan dengan cara membakar tetap harus mengikuti aturan ketat dan diawasi bersama agar tidak meluas.

“Kita harus berkoordinasi menjaga api agar tidak menyebar. Titik asap yang muncul saat ini sebagian besar berada di lokasi gambut dalam yang memang rawan setiap tahun,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota tengah mempersiapkan penetapan status siaga darurat agar penanganan lebih terkoordinasi serta mendapat dukungan pemerintah pusat.

“Status siaga darurat penting supaya pemerintah pusat mengetahui kondisi kita dan bisa membantu kebutuhan penanganan, termasuk dukungan sarana dan teknologi,” kata Norsan.

Menurut dia, salah satu upaya yang terbukti efektif pada tahun sebelumnya adalah modifikasi cuaca atau weather modification untuk memicu hujan buatan guna mengurangi potensi kebakaran dan kabut asap.

“Tahun lalu modifikasi cuaca cukup efektif menekan dampak asap. Itu akan menjadi opsi jika situasi memburuk,” ujarnya.

Norsan menambahkan pemerintah daerah juga mengantisipasi dampak sosial, termasuk potensi gangguan kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan, sebagaimana pernah terjadi saat kabut asap memaksa warga dan pelajar dievakuasi.

Pemprov bersama TNI-Polri, BPBD, dan instansi terkait terus memperkuat patroli terpadu, deteksi dini titik panas, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara berisiko.

“Langkah tersebut diharapkan dapat menekan potensi karhutla sekaligus mencegah terulangnya bencana kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat di Kalimantan Barat,” kata Norsan.