Kementerian P2MI deklarasi pemberantasan TPPO di Kalbar

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding berpidato dalam acara Deklarasi Komitmen Bersama Pencegahan & Pemberantasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural & Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Polda Kalimantan Barat, Jumat (20/6/2025). Menteri P2MI menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat perlindungan pekerja migran dan menanggulangi TPPO khususnya di Kalimantan Barat, mengingat provinsi tersebut rawan menjadi jalur keluar-masuk pekerja migran ilegal dari berbagai daerah di Indonesia yang melalui lebih dari 70 jalur tikus di wilayah perbatasan. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding (tengah) didampingi Sekjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dwiyono (kanan) saat menyerahkan cenderamata kepada Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Roma Hutajulu (kiri) dalam acara Deklarasi Komitmen Bersama Pencegahan & Pemberantasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural & Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Polda Kalimantan Barat, Jumat (20/6/2025). Menteri P2MI menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat perlindungan pekerja migran dan menanggulangi TPPO khususnya di Kalimantan Barat, mengingat provinsi tersebut rawan menjadi jalur keluar-masuk pekerja migran ilegal dari berbagai daerah di Indonesia yang melalui lebih dari 70 jalur tikus di wilayah perbatasan. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding (tengah) bersama Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan (kiri) dan Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Roma Hutajulu (kanan) melakukan salam proteksi dalam acara Deklarasi Komitmen Bersama Pencegahan & Pemberantasan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural & Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Polda Kalimantan Barat, Jumat (20/6/2025). Menteri P2MI menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat perlindungan pekerja migran dan menanggulangi TPPO khususnya di Kalimantan Barat, mengingat provinsi tersebut rawan menjadi jalur keluar-masuk pekerja migran ilegal dari berbagai daerah di Indonesia yang melalui lebih dari 70 jalur tikus di wilayah perbatasan. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang