Pontianak, 8/4 (ANTARA) - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Andi Aswad mendorong pihak PT Pertamina dan Pemerintah Provinsi setempat untuk secepatnya membangun stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) agar harga gas bersubsidi ukuran tiga kilogram di kabupaten-kabupaten tidak dimonopoli seperti sekarang.
"Sekarang namanya saja gas subsidi, tetapi dari temuan kami saat melakukan `reses` atau kunjungan ke Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu beberapa waktu lalu, harga gas ukuran tiga kilogram mencapai Rp30 ribu/tabung akibat monopoli gas bersubsidi tersebut oleh salah satu pengusaha," kata Andi Aswad di Pontianak, Minggu.
Ia berharap, pihak Pertamina dan Pemprov Kalbar untuk meninjau kembali izin pendirian SPBE yang menurut informasi sudah dikantongi oleh satu perusahaan tetapi hingga kini belum juga dibangun.
"Padahal izin pendirian SPBE di kabupaten/kota di Provinsi Kalbar sudah dikeluarkan sejak dua atau tiga tahun lalu, tetapi kenapa hingga kini belum juga dibangun. Kami menduga ada permainan dengan maksud agar harga gas tiga kilogram di daerah-daerah tetap tinggi," ujarnya.
Andi Aswad mengibaratkan, maksud pemerintah mengalihkan penggunaan minyak tanah ke gas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari agar bisa meringankan beban masyarakan. "Tetapi malah membuat rakyat semakin sengsara karena masih dikendalikan atau dimonopoli," katanya.
Anggota Komisi C DPRD Kalbar dalam kesempatan itu, kembali mendesak Pemprov Kalbar untuk secepatnya membangun SPBE pada setiap kabupaten/kota agar harga gas ukuran tiga kilogram merata seperti harga jual di Kota Pontianak skeitar Rp14 ribu/tabung.
Hal senada juga diakui oleh Anggota DPRD Kalbar Ali Akbar. "Kami mendesak pemerintah agar segera membangunan SPBE pada setiap kabupaten/kota, terkait pembangunan SPBE apakah dibangun oleh pemerintah ataupun pihak swasta tidak menjadi masalah asalkan jangan dimonopoli agar tidak menyesengsarakan masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan, dibeberapa daerah di Kalbar harga gas bersubsidi ukuran tiga kilogram kini Rp25 ribu hingga Rp30 ribu/tabung, padahal pemerintah telah menetapkan harga eceran tertingi (HET) Rp12.750/tabung untuk ukuran tiga kilogram.
"Akibatnya dengan harga setinggi itu berdampak menyesengsarakan masyarakat yang masih menggunakan gas subsidi, yang notabene orang tidak mampu," ujarnya.
Sementara itu, Hamzah (50) salah seorang pedagang gas di Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu saat dihubungi mengatakan, harga gas subsidi ukuran tiga kilogram yang dijual di kecamatan itu sebesar Rp35 ribu hingga Rp35 ribu/tabung.
"Tingginya harga gas ukuran tiga kilogram karena besarnya biaya angkut dari Kota Pontianak hingga Kota Putussibau dengan jarak sekitar 600 kilometer atau dengan waktu tempuh sekitar 12 jam," ujarnya.
Ia menjelaskan, harga gas ukuran tiga kilogram semakin tinggi apabila cuaca buruk, seperti musim penghujan.
"Mahalnya gas ukuran tiga kilogram karena hingga kini di Kapuas Hulu belum memiliki SPBE, untuk mengurus izin pendirian SPBE terkesan dipersulit pihak Pertamina," ujarnya.
(A057)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Sekarang namanya saja gas subsidi, tetapi dari temuan kami saat melakukan `reses` atau kunjungan ke Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu beberapa waktu lalu, harga gas ukuran tiga kilogram mencapai Rp30 ribu/tabung akibat monopoli gas bersubsidi tersebut oleh salah satu pengusaha," kata Andi Aswad di Pontianak, Minggu.
Ia berharap, pihak Pertamina dan Pemprov Kalbar untuk meninjau kembali izin pendirian SPBE yang menurut informasi sudah dikantongi oleh satu perusahaan tetapi hingga kini belum juga dibangun.
"Padahal izin pendirian SPBE di kabupaten/kota di Provinsi Kalbar sudah dikeluarkan sejak dua atau tiga tahun lalu, tetapi kenapa hingga kini belum juga dibangun. Kami menduga ada permainan dengan maksud agar harga gas tiga kilogram di daerah-daerah tetap tinggi," ujarnya.
Andi Aswad mengibaratkan, maksud pemerintah mengalihkan penggunaan minyak tanah ke gas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari agar bisa meringankan beban masyarakan. "Tetapi malah membuat rakyat semakin sengsara karena masih dikendalikan atau dimonopoli," katanya.
Anggota Komisi C DPRD Kalbar dalam kesempatan itu, kembali mendesak Pemprov Kalbar untuk secepatnya membangun SPBE pada setiap kabupaten/kota agar harga gas ukuran tiga kilogram merata seperti harga jual di Kota Pontianak skeitar Rp14 ribu/tabung.
Hal senada juga diakui oleh Anggota DPRD Kalbar Ali Akbar. "Kami mendesak pemerintah agar segera membangunan SPBE pada setiap kabupaten/kota, terkait pembangunan SPBE apakah dibangun oleh pemerintah ataupun pihak swasta tidak menjadi masalah asalkan jangan dimonopoli agar tidak menyesengsarakan masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan, dibeberapa daerah di Kalbar harga gas bersubsidi ukuran tiga kilogram kini Rp25 ribu hingga Rp30 ribu/tabung, padahal pemerintah telah menetapkan harga eceran tertingi (HET) Rp12.750/tabung untuk ukuran tiga kilogram.
"Akibatnya dengan harga setinggi itu berdampak menyesengsarakan masyarakat yang masih menggunakan gas subsidi, yang notabene orang tidak mampu," ujarnya.
Sementara itu, Hamzah (50) salah seorang pedagang gas di Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu saat dihubungi mengatakan, harga gas subsidi ukuran tiga kilogram yang dijual di kecamatan itu sebesar Rp35 ribu hingga Rp35 ribu/tabung.
"Tingginya harga gas ukuran tiga kilogram karena besarnya biaya angkut dari Kota Pontianak hingga Kota Putussibau dengan jarak sekitar 600 kilometer atau dengan waktu tempuh sekitar 12 jam," ujarnya.
Ia menjelaskan, harga gas ukuran tiga kilogram semakin tinggi apabila cuaca buruk, seperti musim penghujan.
"Mahalnya gas ukuran tiga kilogram karena hingga kini di Kapuas Hulu belum memiliki SPBE, untuk mengurus izin pendirian SPBE terkesan dipersulit pihak Pertamina," ujarnya.
(A057)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012