Jakarta (ANTARA Kalbar) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pengelolaan keuangan negara harus ditertibkan di seluruh lingkungan Kementerian Lembaga agar kasus pembengkakan anggaran perjalanan dinas tidak terulang kembali.
"Kalau seandainya ada penipuan itu harus ditindak tegas. Saya memahami bahwa itu terjadi di Kementerian Lembaga secara luas," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin.
Menkeu mengatakan masih banyak pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri tidak hanya terkait pembengkakan anggaran perjalanan dinas, tapi juga penggunaan anggaran di pos-pos lain.
"Jadi kita jangan hanya melihat perjalanan dinas, tapi masih ada lagi di pos-pos lain yang lebih membahayakan. Begitu banyak ketidaktaatan atau ketidaktertiban yang mesti dirapihkan," katanya.
Untuk itu, ia mengharapkan peran Inspektorat Jenderal di masing-masing Kementerian Lembaga harus ditingkatkan dan meningkatkan kewaspadaan agar penyelewengan anggaran perjalanan dinas dapat diminimalisir.
"Saya setuju sekali bahwa Inspektorat Jenderal harus berperan. Jadi semakin relevan bahwa peran daripada Inspektorat Jenderal harus tinggi, tapi itu semua kembali kepada penanggung jawab daripada setiap organisasi," ujar Menkeu.
"Ada pembahasan terkait ketidaktertiban perjalanan dinas atau biaya rapat. Itu dari Inspektorat Jenderal di Kemenkeu sudah melakukan pemeriksaan dengan cukup tajam dan hasilnya tidak saja dilaporkan di lingkungan Kemenkeu, tapi juga disampaikan kepada publik," ujarnya.
(S034)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Kalau seandainya ada penipuan itu harus ditindak tegas. Saya memahami bahwa itu terjadi di Kementerian Lembaga secara luas," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin.
Menkeu mengatakan masih banyak pelanggaran yang dilakukan pegawai negeri tidak hanya terkait pembengkakan anggaran perjalanan dinas, tapi juga penggunaan anggaran di pos-pos lain.
"Jadi kita jangan hanya melihat perjalanan dinas, tapi masih ada lagi di pos-pos lain yang lebih membahayakan. Begitu banyak ketidaktaatan atau ketidaktertiban yang mesti dirapihkan," katanya.
Untuk itu, ia mengharapkan peran Inspektorat Jenderal di masing-masing Kementerian Lembaga harus ditingkatkan dan meningkatkan kewaspadaan agar penyelewengan anggaran perjalanan dinas dapat diminimalisir.
"Saya setuju sekali bahwa Inspektorat Jenderal harus berperan. Jadi semakin relevan bahwa peran daripada Inspektorat Jenderal harus tinggi, tapi itu semua kembali kepada penanggung jawab daripada setiap organisasi," ujar Menkeu.
"Ada pembahasan terkait ketidaktertiban perjalanan dinas atau biaya rapat. Itu dari Inspektorat Jenderal di Kemenkeu sudah melakukan pemeriksaan dengan cukup tajam dan hasilnya tidak saja dilaporkan di lingkungan Kemenkeu, tapi juga disampaikan kepada publik," ujarnya.
(S034)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012