Jakarta (ANTARA Kalbar) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo mengatakan total aset pemerintah per 31 Desember 2011 mencapai Rp3.023 triliun atau naik sekitar Rp600 triliun dibandingkan tahun 2010 yang hanya Rp2.424 triliun.
"Kenaikan total aset tersebut terutama berasal dari kenaikan aset tetap yang mencapai Rp384 triliun," kata Hadi Poernomo pada acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di Gedung DPR Jakarta, Selasa.
Ditambahkannya, kenaikan aset tersebut berasal dari pengadaan aset tetap tahun 2011 dan pencatatan hasil invetarisasi dan penilaian kembali (IP) aset tetap yang diperoleh sebelum penyusunan rencana awal.
Selain itu, kenaikan aset juga berasal dari dicatatnya hasil IP atas aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan aset Eks BPPN masing-masing sebesar Rp81 triliun dan Rp38 triliun.
Pada sisi passiva, lanjut Hadi, Pemerintah Pusat menyajikan kewajiban sebesar Rp1.947 triliun yang terutama bersumber dari utang jangka panjang dalam dan luar negeri sebesar Rp1.701 triliun.
"Dengan demikian, Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2011 sebesar Rp105 triliun dengan saldo kas dan setara kas sebesar Rp121 triliun," kata Ketua BPK.
Ia menjelaskan, LKPP tahun 2011 yang diperiksa BPK meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
(PSO-135)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Kenaikan total aset tersebut terutama berasal dari kenaikan aset tetap yang mencapai Rp384 triliun," kata Hadi Poernomo pada acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di Gedung DPR Jakarta, Selasa.
Ditambahkannya, kenaikan aset tersebut berasal dari pengadaan aset tetap tahun 2011 dan pencatatan hasil invetarisasi dan penilaian kembali (IP) aset tetap yang diperoleh sebelum penyusunan rencana awal.
Selain itu, kenaikan aset juga berasal dari dicatatnya hasil IP atas aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan aset Eks BPPN masing-masing sebesar Rp81 triliun dan Rp38 triliun.
Pada sisi passiva, lanjut Hadi, Pemerintah Pusat menyajikan kewajiban sebesar Rp1.947 triliun yang terutama bersumber dari utang jangka panjang dalam dan luar negeri sebesar Rp1.701 triliun.
"Dengan demikian, Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2011 sebesar Rp105 triliun dengan saldo kas dan setara kas sebesar Rp121 triliun," kata Ketua BPK.
Ia menjelaskan, LKPP tahun 2011 yang diperiksa BPK meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
(PSO-135)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012