Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalimantan Barat terus memperkuat upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
"Sinergi antara Pemprov Kalbar dan BPK merupakan kunci penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di daerah. BPK telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan pengelolaan keuangan yang amanah dan transparan melalui audit yang objektif, rekomendasi yang konstruktif, serta pendampingan profesional, BPK berperan aktif dalam mendorong efektivitas dan efisiensi anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik," kata Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, di Pontianak, Senin.
Harisson menegaskan bahwa kredibilitas dan integritas BPK telah menjadi contoh nyata dalam mewujudkan ekosistem pemerintahan yang bersih dan transparan.
"Kami harap dengan adanya sinergi yang semakin baik antara BPK dan Pemprov Kalbar dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan. Kami berharap bahwa komitmen ini akan terus berlanjut untuk kemajuan Kalimantan Barat," tuturnya.
Sebagai Pj Gubernur dirinya meyakini kepemimpinan Kepala BPKP Kalbar yang baru, Sri Haryati akan membawa BPK ke tingkat yang lebih tinggi, dengan tetap menjaga sinergi yang erat antara Pemerintah Provinsi dan BPK.
"Melalui kolaborasi ini,kami bersama-sama akan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel, bebas dari penyimpangan, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Barat," tambahnya.
Di tempat yang sama, Kepala BPKP Kalbar Sri Haryati mengatakan melalui kolaborasi yang semakin solid antara Pemprov Kalbar dan BPK, diharapkan dapat tercipta iklim pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.
Dirinya berharap agar keberlanjutan kerja sama ini dapat membawa dampak positif dalam memperbaiki pengelolaan anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Intinya kami siap untuk memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kemajuan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di provinsi ini," katanya.
