Sungai Raya (ANTARA Kalbar) - DPRD Kabupaten Kubu Raya mengharapkan pemerintah setempat membuat strategi perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan mampu mengakomodasi serta merealisasikan semua usulan dari masyarakat dalam mempercepat pencapaian Milenium Development Goals.
"Dalam proses perencanaan dan penganggaran yang efektif, Kubu Raya perlu membuat sebuah strategi seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," kata Ketua Komisi D DPRD Kubu Raya, Mustafa di Sungai Raya, Rabu.
Dia menjelaskan, dalam undang-undang itu memberikan sinyalemen bahwa perencanaan mesti dipahami sebagai sebuah mekanisme bersama dalam untuk mewujudkan sebuah harapan akan terpenuhinya kebutuhan dasar atau terpenuhinya tingkat layanan yang di butuhkan oleh masyarakat.
Untuk memenuhi layanan tersebut, lanjutnya, maka sebuah perencanaan mesti bermuara pada kepentingan bersama. Walaupun dalam proses pelaksanaannya ada yang bersifat dari atas kebawah ini dilakukan untuk mencapai dan memenuhi penjabaran dari RPJMD pemerintah.
"Hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk keterbukaan untuk bisa menampung segala usulan perencanaan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat tingkat bawah," katanya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kubu Raya itu juga mengatakan, program-program yang diusulkan oleh masyarakat yang terangkum dalam daftar usulan prioritas tingkat desa dan kecamatan harus mengarah pada tujuan dan target capaian MDGs yang peduli masyarakat miskin dan sensitif gender.
"Seperti di bidang kesehatan pembangunan saranan dan penyediaan tenaga kesehatan yang dekat dengan pemukiman masyarakat, peningkatan gizi pada ibu hamil dan balita, sosialisasi persalinan aman mengaktifkan kembali desa siaga, dan sebagainya," katanya.
Kemudian, lanjutnya, pada bidang pendidikan penambahan/perbaikan gedung sekolah, ruang kelas, penambahan tenaga pengajar, peningkatan mutu rombongan belajar, penurunan buta aksara untuk anak usia sekolah, mengoptimalkan berkurangnya angka putus sekolah.
Bidang pekerjaan umum, terbukanya akses jalan/jembatan di daerah yang terisolasi, dan lain-lain. Yang semua itu berada di tingkat kecamatan.
"Ini yang mesti menjadi prioritas penganggaran di setiap SKPD. Dengan mempertimbangkan anggaran dan focus kegiatan yang menjadi target tahunan," tuturnya.
(pso-171)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Dalam proses perencanaan dan penganggaran yang efektif, Kubu Raya perlu membuat sebuah strategi seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," kata Ketua Komisi D DPRD Kubu Raya, Mustafa di Sungai Raya, Rabu.
Dia menjelaskan, dalam undang-undang itu memberikan sinyalemen bahwa perencanaan mesti dipahami sebagai sebuah mekanisme bersama dalam untuk mewujudkan sebuah harapan akan terpenuhinya kebutuhan dasar atau terpenuhinya tingkat layanan yang di butuhkan oleh masyarakat.
Untuk memenuhi layanan tersebut, lanjutnya, maka sebuah perencanaan mesti bermuara pada kepentingan bersama. Walaupun dalam proses pelaksanaannya ada yang bersifat dari atas kebawah ini dilakukan untuk mencapai dan memenuhi penjabaran dari RPJMD pemerintah.
"Hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk keterbukaan untuk bisa menampung segala usulan perencanaan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat tingkat bawah," katanya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kubu Raya itu juga mengatakan, program-program yang diusulkan oleh masyarakat yang terangkum dalam daftar usulan prioritas tingkat desa dan kecamatan harus mengarah pada tujuan dan target capaian MDGs yang peduli masyarakat miskin dan sensitif gender.
"Seperti di bidang kesehatan pembangunan saranan dan penyediaan tenaga kesehatan yang dekat dengan pemukiman masyarakat, peningkatan gizi pada ibu hamil dan balita, sosialisasi persalinan aman mengaktifkan kembali desa siaga, dan sebagainya," katanya.
Kemudian, lanjutnya, pada bidang pendidikan penambahan/perbaikan gedung sekolah, ruang kelas, penambahan tenaga pengajar, peningkatan mutu rombongan belajar, penurunan buta aksara untuk anak usia sekolah, mengoptimalkan berkurangnya angka putus sekolah.
Bidang pekerjaan umum, terbukanya akses jalan/jembatan di daerah yang terisolasi, dan lain-lain. Yang semua itu berada di tingkat kecamatan.
"Ini yang mesti menjadi prioritas penganggaran di setiap SKPD. Dengan mempertimbangkan anggaran dan focus kegiatan yang menjadi target tahunan," tuturnya.
(pso-171)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012