Lebak (ANTARA Kalbar) - Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Tertinggal (Askati) Mulyadi Jayabaya menegaskan pihaknya bertekad mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal di kawasan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini agar bisa mengejar ketertinggalan di wilayah itu.
"Kita dan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal di kawasan perbatasan dengan mengalokasikan dana sebesar Rp43 triliun," kata Mulyadi Jayabaya di Rangkasbitung, Rabu.
Ia mengatakan pihaknya sejauh ini prihatin melihat kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini.
Pembangunan di daerah tersebut jauh tertinggal sehingga perlu dituntaskan agar masyarakat Indonesia tidak eksodus ke negara tetangga.
"Kita prihatin warga kita yang tinggal di perbatasan Kalimantan Barat membeli kebutuhan bahan pokok ke Malaysia karena harga di dalam negeri mahal," katanya.
Ia juga mengatakan, 26 dari 37 kabupaten/ kota di perbatasan masuk kategori daerah tertinggal.
Kondisi demikian, kata dia, sangat ironis mengingat perbatasan merupakan daerah terdepan dan menjadi beranda negara. Sebab daerah perbatasan menjadikan kawasan yang strategis untuk pertahanan dan keamanan.
Saat ini, kata dia, daerah perbatasan masih terbelakang dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya.
Pemerintah sangat serius untuk menanggulangi daerah-daerah kawasan perbatasan yang kehidupannya masih tertinggal itu.
Bahkan, lanjut dia, pemerintah akan mengucurkan dana APBN sebesar Rp43 triliun guna membebaskan daerah kawasan perbatasan.
"Kami menargetkan 2013 daerah-daerah kawasan perbatasan bisa dituntaskan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya menjelaskan.
(MSR)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Kita dan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal di kawasan perbatasan dengan mengalokasikan dana sebesar Rp43 triliun," kata Mulyadi Jayabaya di Rangkasbitung, Rabu.
Ia mengatakan pihaknya sejauh ini prihatin melihat kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini.
Pembangunan di daerah tersebut jauh tertinggal sehingga perlu dituntaskan agar masyarakat Indonesia tidak eksodus ke negara tetangga.
"Kita prihatin warga kita yang tinggal di perbatasan Kalimantan Barat membeli kebutuhan bahan pokok ke Malaysia karena harga di dalam negeri mahal," katanya.
Ia juga mengatakan, 26 dari 37 kabupaten/ kota di perbatasan masuk kategori daerah tertinggal.
Kondisi demikian, kata dia, sangat ironis mengingat perbatasan merupakan daerah terdepan dan menjadi beranda negara. Sebab daerah perbatasan menjadikan kawasan yang strategis untuk pertahanan dan keamanan.
Saat ini, kata dia, daerah perbatasan masih terbelakang dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya.
Pemerintah sangat serius untuk menanggulangi daerah-daerah kawasan perbatasan yang kehidupannya masih tertinggal itu.
Bahkan, lanjut dia, pemerintah akan mengucurkan dana APBN sebesar Rp43 triliun guna membebaskan daerah kawasan perbatasan.
"Kami menargetkan 2013 daerah-daerah kawasan perbatasan bisa dituntaskan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya menjelaskan.
(MSR)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012