Pontianak (ANTARA Kalbar) - Wakil Wali Kota Pontianak Paryadi meminta
jajaran birokrasi tingkat camat dan lurah kreatif untuk memperkuat
efektifitas kinerja pelayanan pemerintahan daerah.
"Tugas dan fungsi camat dan lurah yang terbatas membutuhkan kreatifitas dari mereka yang didukung sistem serta aparat-aparat yang ada di dalam penyelenggaraan kelurahan dan kecamatan," kata Paryadi saat Rapat Kerja Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kota Pontianak di Kantor Walikota Pontianak, Selasa.
Selain itu, lanjut dia, peran lurah sebagai pelaksana penyelenggara pemerintahan kelurahan dituntut agar profesional dan kemampuan perangkat yang mumpuni dalam melakukan tugas dan fungsi.
"Diperlukan upaya dengan selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur pelaksana di tingkat kelurahan, yang salah satunya melalui rapat kerja," kata Paryadi.
Ia juga berharap, rapat kerja bisa menjadi media untuk bertukar pikiran serta berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
Ia menambahkan, masing-masing lurah juga dapat menyampaikan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang memerlukan pemecahan ataupun koordinasi dengan Pemprov Kalbar.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Kalbar Sumarno mengingatkan, pelimpahan urusan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
Namun, ia melanjutkan, pelimpahan tersebut disertai juga dengan dukungan sarana, prasarana, pembiayaan serta personil yang memadai.
(T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Tugas dan fungsi camat dan lurah yang terbatas membutuhkan kreatifitas dari mereka yang didukung sistem serta aparat-aparat yang ada di dalam penyelenggaraan kelurahan dan kecamatan," kata Paryadi saat Rapat Kerja Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kota Pontianak di Kantor Walikota Pontianak, Selasa.
Selain itu, lanjut dia, peran lurah sebagai pelaksana penyelenggara pemerintahan kelurahan dituntut agar profesional dan kemampuan perangkat yang mumpuni dalam melakukan tugas dan fungsi.
"Diperlukan upaya dengan selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur pelaksana di tingkat kelurahan, yang salah satunya melalui rapat kerja," kata Paryadi.
Ia juga berharap, rapat kerja bisa menjadi media untuk bertukar pikiran serta berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
Ia menambahkan, masing-masing lurah juga dapat menyampaikan permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang memerlukan pemecahan ataupun koordinasi dengan Pemprov Kalbar.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Kalbar Sumarno mengingatkan, pelimpahan urusan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
Namun, ia melanjutkan, pelimpahan tersebut disertai juga dengan dukungan sarana, prasarana, pembiayaan serta personil yang memadai.
(T011)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012