Pontianak (ANTARA Kalbar) - Ketua Komisi D DPRD Provinsi Kalimantan Barat Buang Prahto Wibowo meminta pemerintah mengutamakan rekrutmen pegawai di bidang pendidikan dan kesehatan.
"Jangan mengutamakan staf teknis, tetapi guru dan tenaga medis yang perlu diperhatikan," kata Buang Prahto di Pontianak, Senin.
Menurut dia, rekrutmen tersebut terutama untuk mengantisipasi guru maupun tenaga medis yang akan pensiun dalam jumlah banyak.
"Sebab, ini menyangkut masalah sumber daya manusia, di Kalbar masih tertinggal dibanding daerah lain," ujar politisi Partai Demokrat itu.
Ia megatakan, selain itu, pegawai yang direkrut perlu dipertegas komitmennya dalam membangun daerah. "Sebab, Kalbar memang perlu untuk kesehatan dan pendidik," katanya.
Pemerintah pada 2011 menghentikan rekrutmen CPNS. Moratorium dimulai 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012.
Sementara terkait Sumpah Pemuda, Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat (AMKB) menuntut pemerintah untuk mencabut UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, baik dari APBN dan APBD diluar gaji guru, dosen dan karyawan.
Selain itu, AMKB juga menuntut pemerintah untuk merealisasikan anggaran kesehatan sebesar 15 persen, baik dari APBN dan APBD.
Sebelum melakukan aksinya di depan Gedung DPRD, ratusan pemuda dan mahasiswa Kalbar melakukan orasi di Tugu Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak.
Kemudian, setelah menyampaikan orasi, mereka berjalan kami menuju Gedung DPRD Kalbar yang jaraknya sekitar satu kilometer.
T011
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Jangan mengutamakan staf teknis, tetapi guru dan tenaga medis yang perlu diperhatikan," kata Buang Prahto di Pontianak, Senin.
Menurut dia, rekrutmen tersebut terutama untuk mengantisipasi guru maupun tenaga medis yang akan pensiun dalam jumlah banyak.
"Sebab, ini menyangkut masalah sumber daya manusia, di Kalbar masih tertinggal dibanding daerah lain," ujar politisi Partai Demokrat itu.
Ia megatakan, selain itu, pegawai yang direkrut perlu dipertegas komitmennya dalam membangun daerah. "Sebab, Kalbar memang perlu untuk kesehatan dan pendidik," katanya.
Pemerintah pada 2011 menghentikan rekrutmen CPNS. Moratorium dimulai 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012.
Sementara terkait Sumpah Pemuda, Aliansi Mahasiswa Kalimantan Barat (AMKB) menuntut pemerintah untuk mencabut UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen, baik dari APBN dan APBD diluar gaji guru, dosen dan karyawan.
Selain itu, AMKB juga menuntut pemerintah untuk merealisasikan anggaran kesehatan sebesar 15 persen, baik dari APBN dan APBD.
Sebelum melakukan aksinya di depan Gedung DPRD, ratusan pemuda dan mahasiswa Kalbar melakukan orasi di Tugu Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak.
Kemudian, setelah menyampaikan orasi, mereka berjalan kami menuju Gedung DPRD Kalbar yang jaraknya sekitar satu kilometer.
T011
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012