Sungai Raya, Kalbar (ANTARA Kalbar) - Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya menyatakan menolak wacana penghapusan Ujian Nasional pada tingkat SMA seperti yang digulirkan oleh DPR RI selama ini.
"Menurut kami, sangat tidak tepat jika UN ditiadakan. Wajar saja jika wacana tersebut pun menuai penolakan dari berbagai kalangan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kubu Raya, Frans Randus di Sungai Raya, Senin.
Dia menyatakan, dengan tegas menolak wacana penghapusan UN tersebut. Menurutnya wacana yang telah lama digulirkan oleh anggota DPR RI dengan alasan banyak mengeluarkan anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan sangat tidak tepat.
Frans memperkirakan untuk merealisasikan wacana penghapusan UN akan sangat sulit. Karena pada dasarnya pelaksanaan ujian adalah untuk menentukan indikator prestasi dan kemampuan seorang siswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
"Inikan hanya wacana, sekarang kalau UN dihapus bagaimana pelajar akan masuk ke sekolah favorit sementara indikator prestasinya tidak ada," katanya.
Dia mengkhawatirkan nantinya jika UN dihapuskan akan banyak lagi wacana-wacana penghapusan yang ada pada program pendidikan, seperti yang baru-baru saja didengar yakni penghapusan kurikulum. Maka tidak menutup kemungkinan ulangan umumpun akan dihapuskan.
Jika sudah demikian kondisinya, lanjut Frans tentu akan mempersulit guru-guru di sekolah untuk mengukur kemampuan anak didiknya dalam memahami mata pelajaran. Karena tidak ada lagi alat ukur atau indikator yang digunakan.
"Seharusnya untuk mencari solusi atas kegelisahan DPR yang katanya pelaksanaan UN membutuhkan anggaran besar atau pada pelaksanaannya bukanlah penghapusan UN akan tetapi sistem pelaksanaan UN lah yang harus diperbaiki," katanya.
Menurut Frans jika memang dalam pelaksanaan UN ditemukan kelemahan atau kekurangan, seharusnya kelemahan dan kekurangan itulah yang diperbaiki. Misalnya dalam hal pengawasan untuk menekan ketidakjujuran pelajar dalam mengikuti UN.
(pso-171)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Menurut kami, sangat tidak tepat jika UN ditiadakan. Wajar saja jika wacana tersebut pun menuai penolakan dari berbagai kalangan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kubu Raya, Frans Randus di Sungai Raya, Senin.
Dia menyatakan, dengan tegas menolak wacana penghapusan UN tersebut. Menurutnya wacana yang telah lama digulirkan oleh anggota DPR RI dengan alasan banyak mengeluarkan anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan sangat tidak tepat.
Frans memperkirakan untuk merealisasikan wacana penghapusan UN akan sangat sulit. Karena pada dasarnya pelaksanaan ujian adalah untuk menentukan indikator prestasi dan kemampuan seorang siswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
"Inikan hanya wacana, sekarang kalau UN dihapus bagaimana pelajar akan masuk ke sekolah favorit sementara indikator prestasinya tidak ada," katanya.
Dia mengkhawatirkan nantinya jika UN dihapuskan akan banyak lagi wacana-wacana penghapusan yang ada pada program pendidikan, seperti yang baru-baru saja didengar yakni penghapusan kurikulum. Maka tidak menutup kemungkinan ulangan umumpun akan dihapuskan.
Jika sudah demikian kondisinya, lanjut Frans tentu akan mempersulit guru-guru di sekolah untuk mengukur kemampuan anak didiknya dalam memahami mata pelajaran. Karena tidak ada lagi alat ukur atau indikator yang digunakan.
"Seharusnya untuk mencari solusi atas kegelisahan DPR yang katanya pelaksanaan UN membutuhkan anggaran besar atau pada pelaksanaannya bukanlah penghapusan UN akan tetapi sistem pelaksanaan UN lah yang harus diperbaiki," katanya.
Menurut Frans jika memang dalam pelaksanaan UN ditemukan kelemahan atau kekurangan, seharusnya kelemahan dan kekurangan itulah yang diperbaiki. Misalnya dalam hal pengawasan untuk menekan ketidakjujuran pelajar dalam mengikuti UN.
(pso-171)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012