Sungai Raya, Kalbar (ANTARA Kalbar) - Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya memanggil ratusan guru penerima tunjangan sertifikasi untuk memberikan penjelasan terkait kekurangan tunjangan sertifikasi yang selama ini menjadi permasalahan.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus di Sungai Raya, Selasa mengatakan, kekurangan tunjangan sertifikasi bukan karena kesengajaan dari pihaknya maupun Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, melainkan dari pemerintah pusat.
"Perlu diketahui, kekurangan terjadi di seluruh Indonesia bukan hanya di Kabupaten Kubu Raya. Inilah yang harus dipahami oleh guru penerima tunjangan sertifikasi," kata Frans dalam pertemuan tersebut.
Ia menegaskan, jika pertemuan yang digelar pihaknya bukanlah untuk mengintimidasi guru yang menggelar demo beberapa waktu lalu, tetapi untuk memberikan penjelasan mengenai adanya kekurangan anggaran tunjangan sertifikasi tersebut.
"Kami berharap guru tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar," ujarnya.
Frans menambahkan, pihaknya tidak pernah berniat menerlantarkan guru, bahkan pihaknya cukup serius untuk mengurus sertifikasi. Hal itu dibuktikan dengan kuota pada 2012 guru yang menerima sertifikasi hanya 516 orang.
Setelah mampu mendapatkan jumlah kuota tersebut, pihaknya berupaya mengambil kekurangan kuota yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten lain untuk dipindahkan ke Kabupaten Kubu Raya, katanya.
"Setelah mengikuti UKA dan mengikuti PLPG yang dinyatakan lulus 530 orang," tuturnya.
Frans berdalih, pekerjaan sertifikasi relatif rumit, bahkan menurut dia, di beberapa daerah sampai ada operator yang tidak mampu mengerjakan pekerjaannya hingga mengundurkan diri, bahkan nekad bunuh diri.
"Inikan bukti bahwa memang tekanan pekerjaan sangat besar, dan untuk tahun itu Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah yang sudah 100 persen menyelesaikan data sertifikasi, ini bukti komitmen kami," kata Frans.
(U.A057)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus di Sungai Raya, Selasa mengatakan, kekurangan tunjangan sertifikasi bukan karena kesengajaan dari pihaknya maupun Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, melainkan dari pemerintah pusat.
"Perlu diketahui, kekurangan terjadi di seluruh Indonesia bukan hanya di Kabupaten Kubu Raya. Inilah yang harus dipahami oleh guru penerima tunjangan sertifikasi," kata Frans dalam pertemuan tersebut.
Ia menegaskan, jika pertemuan yang digelar pihaknya bukanlah untuk mengintimidasi guru yang menggelar demo beberapa waktu lalu, tetapi untuk memberikan penjelasan mengenai adanya kekurangan anggaran tunjangan sertifikasi tersebut.
"Kami berharap guru tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak benar," ujarnya.
Frans menambahkan, pihaknya tidak pernah berniat menerlantarkan guru, bahkan pihaknya cukup serius untuk mengurus sertifikasi. Hal itu dibuktikan dengan kuota pada 2012 guru yang menerima sertifikasi hanya 516 orang.
Setelah mampu mendapatkan jumlah kuota tersebut, pihaknya berupaya mengambil kekurangan kuota yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten lain untuk dipindahkan ke Kabupaten Kubu Raya, katanya.
"Setelah mengikuti UKA dan mengikuti PLPG yang dinyatakan lulus 530 orang," tuturnya.
Frans berdalih, pekerjaan sertifikasi relatif rumit, bahkan menurut dia, di beberapa daerah sampai ada operator yang tidak mampu mengerjakan pekerjaannya hingga mengundurkan diri, bahkan nekad bunuh diri.
"Inikan bukti bahwa memang tekanan pekerjaan sangat besar, dan untuk tahun itu Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah yang sudah 100 persen menyelesaikan data sertifikasi, ini bukti komitmen kami," kata Frans.
(U.A057)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013