Pontianak (Antara Kalbar) - Sejumlah aktivis perempuan dari kelompok basis di Kalimantan Barat mengajak pejabat di daerah tersebut untuk lebih peduli terhadap persoalan perempuan, terutama terkait dengan kejahatan kekerasan dan diskriminasi.
Sebanyak tiga pejabat daerah Kalbar, meliputi Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Ketua DPRD Kota Pontianak Hartono Azas, dan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, menyatakan pendukung aksi penolakan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
Pernyataan tersebut disampaikan masing-masing pejabat saat menghadiri sarasehan peringatan Hari Perempuan Internasional yang diadakan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Borneo, Serikat Perempuan Basis Khatulistiwa, Serikat Pekka Kalbar, Jass Feminist, Pekka yang juga melibatkan Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) di Pontianak, di halaman bekas Kantor Bank Indonesia cabang Pontianak Jumat siang.
Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, apa yang diminta para perempuan dewasa ini yakni kesetaraan sudah dilaksanakan di jajaran Pemerintah Kota Pontianak. Siapa pun perempuan yang mampu akan mendapatkan posisi atau jabatan yang ada di Pemkot.
Menurut ia, saat ini 8 pejabat eselon II perempuan dari 27 pejabat di Pemkot Pontianak.
"Ada komandan Satpol PP perempuan dan berprestasi kemudian dipromosikan sebagai Kepala Dinas Kebersihan. Ada camat dan lurah, kepala bagian dan lainnya," katanya.
Ia juga meminta kaum perempuan untuk terus memperjuangkan apa yang mereka inginkan itu. Namun hanya satu yang tidka bisa dituntut, contohnya perempuan yang menikah harus ada wali dari sisi agama. "Jika itu terjadi (perempuan menikah tanpa wali, maka pernikahannya menjadi tidak sah," katanya.
Sutarmidji mengingatkan dalam agama, posisi perempuan jauh lebih tinggi dari laki-laki. "Ada 40 persen pejabat di pemerintah kota sudah diisi perempuan, diharapkan tahun yang akan datang dapat bertambah," katanya.
Sementara Bupati Kubu Raya, Muda mahendrawan mengatakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi dawasa ini sudah sangat variatif. Ia mengajak kelompok perempuan untuk saling memberikan inspirasi kepada pemerintah daerah. "Kita tak bisa diam, tetapi bantulah pemerintah," katanya.
Sedangkan Ketua DPRD Kota Pontianak, Hartono Azas mengajak semua elemen untuk mengikrarkan diri menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi di negara ini. Ia juga berjanji akan mendorong Badan Pemberdayaan Perempuan di Kota Pontianak untuk banyak berperan dan membantu lsm perempuan dalam sisi anggaran. "Kita sama-sama berjuang untuk menyetarakan," katanya.
Sementara itu, Direktur PPSW Borneo, Reny Hidjazie mengatakan sarasehan diadakan di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Acara diisi dengan pembacaan puisi, teater para ibu aktivis basis tentang perdagangan perempuan, pemutaran film kekerasan terhadap anak, pembacaan pernyataan sikap, dan sharing dari jurnalis perempuan yang memaparkan bentuk pelecehan seksual dan diskriminasi saat melakukan tugas sebagai jurnalis baik di lapangan maupun dari manajemen media dan pemutaran film "One billion rising" yang ditutup bersama-sama mengangkat tangan ke atas sebagai bentuk penolakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di dunia.
(N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
Sebanyak tiga pejabat daerah Kalbar, meliputi Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Ketua DPRD Kota Pontianak Hartono Azas, dan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, menyatakan pendukung aksi penolakan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan.
Pernyataan tersebut disampaikan masing-masing pejabat saat menghadiri sarasehan peringatan Hari Perempuan Internasional yang diadakan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Borneo, Serikat Perempuan Basis Khatulistiwa, Serikat Pekka Kalbar, Jass Feminist, Pekka yang juga melibatkan Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) di Pontianak, di halaman bekas Kantor Bank Indonesia cabang Pontianak Jumat siang.
Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan, apa yang diminta para perempuan dewasa ini yakni kesetaraan sudah dilaksanakan di jajaran Pemerintah Kota Pontianak. Siapa pun perempuan yang mampu akan mendapatkan posisi atau jabatan yang ada di Pemkot.
Menurut ia, saat ini 8 pejabat eselon II perempuan dari 27 pejabat di Pemkot Pontianak.
"Ada komandan Satpol PP perempuan dan berprestasi kemudian dipromosikan sebagai Kepala Dinas Kebersihan. Ada camat dan lurah, kepala bagian dan lainnya," katanya.
Ia juga meminta kaum perempuan untuk terus memperjuangkan apa yang mereka inginkan itu. Namun hanya satu yang tidka bisa dituntut, contohnya perempuan yang menikah harus ada wali dari sisi agama. "Jika itu terjadi (perempuan menikah tanpa wali, maka pernikahannya menjadi tidak sah," katanya.
Sutarmidji mengingatkan dalam agama, posisi perempuan jauh lebih tinggi dari laki-laki. "Ada 40 persen pejabat di pemerintah kota sudah diisi perempuan, diharapkan tahun yang akan datang dapat bertambah," katanya.
Sementara Bupati Kubu Raya, Muda mahendrawan mengatakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi dawasa ini sudah sangat variatif. Ia mengajak kelompok perempuan untuk saling memberikan inspirasi kepada pemerintah daerah. "Kita tak bisa diam, tetapi bantulah pemerintah," katanya.
Sedangkan Ketua DPRD Kota Pontianak, Hartono Azas mengajak semua elemen untuk mengikrarkan diri menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi di negara ini. Ia juga berjanji akan mendorong Badan Pemberdayaan Perempuan di Kota Pontianak untuk banyak berperan dan membantu lsm perempuan dalam sisi anggaran. "Kita sama-sama berjuang untuk menyetarakan," katanya.
Sementara itu, Direktur PPSW Borneo, Reny Hidjazie mengatakan sarasehan diadakan di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Acara diisi dengan pembacaan puisi, teater para ibu aktivis basis tentang perdagangan perempuan, pemutaran film kekerasan terhadap anak, pembacaan pernyataan sikap, dan sharing dari jurnalis perempuan yang memaparkan bentuk pelecehan seksual dan diskriminasi saat melakukan tugas sebagai jurnalis baik di lapangan maupun dari manajemen media dan pemutaran film "One billion rising" yang ditutup bersama-sama mengangkat tangan ke atas sebagai bentuk penolakan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di dunia.
(N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013