Pontianak (Antara Kalbar) - Pembangunan kesejahteraan sosial di Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan dan masalah yang terus meningkat baik dari sebaran maupun kompleksitas, kata Asisten II Sekda Kalbar Lensus Kandry.
"Seperti kecacatan, ketelantaran, ketunaan sosial, bencana, keterpencilan, serta kemiskinan," katanya pada Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2013 di Pontianak, Jumat.
Ia mengatakan tingkat kemiskinan di Kalbar berkurang pada 2012 menjadi 8,17 persen dari total penduduk sekitar 5 juta jiwa. Sedangkan angka kemiskinan nasional sebesar 11,50 persen.
"Meski angka kemiskinan Kalbar di bawah nasional, tetapi dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masih menunjukkan angka di bawah rata-rata nasional. Kalbar 69,66 persen, nasional 72,64 persen," kata Lensus Kandry.
Ia menambahkan, salah satu akar permasalahan yang dihadapi Kalbar adalah infrastruktur dan pelayanan sosial dasar. Penduduk di Kalbar terutama di daerah pedalaman, hidup dengan pola permukiman yang terpisah dan saling berjauhan sehingga relatif sulit mendapatkan akses pelayanan dasar terutama bidang kesehatan dan pendidikan.
"Kondisi ini, harus diakui mengakibatkan masih banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat," kata Lensus Kandry.
Terkait hal itu, agar masalah tersebut teratasi secara terpadu dan berkesinambungan, Pemprov Kalbar tengah menyusun RPJMD 2013-2018 yang kini masih dalam proses finalisasi.
Fokusnya, mengatasi persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar serta peningkatan IPM. Selain itu, untuk melaksanakannya diperlukan dukungan dan komitmen dari semua pemangku kepentingan khususnya jajaran satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar maupun kabupaten/kota.
"Tantangan ke depan dari waktu ke waktu semakin berat, dimana satu sisi anggaran yang tersedia sangat terbatas, sementara pada sisi lain masalah sosial terus berkembang dan semakin kompleks," kata dia.
Ia berharap, dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014, perlu memperhatikan kekuatan yang ada yakni SDM dan dukungan pembiayaan serta skala prioritas.
"Selain itu, sedapat mungkin menggali sumber pembiayaan dari berbagai sumber terutama dari sektor swasta di wilayah masing-masing melalui program tanggung jawab sosial," ujar Lensus Kandry.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Seperti kecacatan, ketelantaran, ketunaan sosial, bencana, keterpencilan, serta kemiskinan," katanya pada Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2013 di Pontianak, Jumat.
Ia mengatakan tingkat kemiskinan di Kalbar berkurang pada 2012 menjadi 8,17 persen dari total penduduk sekitar 5 juta jiwa. Sedangkan angka kemiskinan nasional sebesar 11,50 persen.
"Meski angka kemiskinan Kalbar di bawah nasional, tetapi dari aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masih menunjukkan angka di bawah rata-rata nasional. Kalbar 69,66 persen, nasional 72,64 persen," kata Lensus Kandry.
Ia menambahkan, salah satu akar permasalahan yang dihadapi Kalbar adalah infrastruktur dan pelayanan sosial dasar. Penduduk di Kalbar terutama di daerah pedalaman, hidup dengan pola permukiman yang terpisah dan saling berjauhan sehingga relatif sulit mendapatkan akses pelayanan dasar terutama bidang kesehatan dan pendidikan.
"Kondisi ini, harus diakui mengakibatkan masih banyak masalah sosial yang dihadapi masyarakat," kata Lensus Kandry.
Terkait hal itu, agar masalah tersebut teratasi secara terpadu dan berkesinambungan, Pemprov Kalbar tengah menyusun RPJMD 2013-2018 yang kini masih dalam proses finalisasi.
Fokusnya, mengatasi persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar serta peningkatan IPM. Selain itu, untuk melaksanakannya diperlukan dukungan dan komitmen dari semua pemangku kepentingan khususnya jajaran satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar maupun kabupaten/kota.
"Tantangan ke depan dari waktu ke waktu semakin berat, dimana satu sisi anggaran yang tersedia sangat terbatas, sementara pada sisi lain masalah sosial terus berkembang dan semakin kompleks," kata dia.
Ia berharap, dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014, perlu memperhatikan kekuatan yang ada yakni SDM dan dukungan pembiayaan serta skala prioritas.
"Selain itu, sedapat mungkin menggali sumber pembiayaan dari berbagai sumber terutama dari sektor swasta di wilayah masing-masing melalui program tanggung jawab sosial," ujar Lensus Kandry.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013