Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus menunjukkan komitmen dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati (biodiversitas) demi mendukung kehidupan masyarakat yang sejahtera dan harmonis dengan alam.
"Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat komitmen semua pihak untuk melakukan langkah nyata dalam melindungi dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Sinergi yang kuat akan memungkinkan tercapainya kesejahteraan masyarakat sekaligus pelestarian hutan," kata Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson dalam rapat koordinasi percepatan perhutanan sosial dan peluncuran dokumen profil biodiversitas Kalimantan Barat di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan Kalimantan Barat yang 57 persen dari total desa berada di dalam atau sekitar kawasan hutan, cocok untuk pelaksanaan program perhutanan sosial.
Program ini memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat melalui lima skema utama, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan penetapan hutan adat.
Dirinya menekankan bahwa program ini dapat menjadi solusi strategis dalam mengurangi kemiskinan, terutama di desa-desa yang berada di kawasan hutan.
“Pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal dapat dijalankan seiring dengan upaya perlindungan lingkungan, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi tetapi juga ikut menjaga kelestarian alam,” katanya.
Profil Keanekaragaman Hayati Kalimantan Barat mencatat keberadaan 12 ekosistem alami, mulai dari terumbu karang hingga puncak pegunungan. Ekosistem ini mendukung kehidupan lebih dari 1.751 spesies tumbuhan, termasuk 320 spesies anggrek liar, 150 spesies pohon meranti, dan 70 spesies Euphorbiaceae.
Selain flora, fauna Kalimantan Barat juga beragam dengan 1.423 spesies, terdiri atas mamalia, burung, ikan, amfibi, reptil, dan serangga. Selain itu, 57 spesies jamur liar juga telah teridentifikasi, menjadikan Kalimantan Barat sebagai salah satu pusat biodiversitas dunia.
"Keanekaragaman hayati ini bukan hanya aset ekologis, tetapi juga ekonomi dan sosial. Pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti obat-obatan herbal berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan," kata Harisson.
Namun, ia juga mengingatkan tantangan dalam mengelola sumber daya alam. Pemanfaatan mineral dan sumber daya lainnya sering kali menimbulkan risiko kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan bijak.
"Kita perlu memastikan bahwa pengelolaan sumber daya dilakukan secara berkelanjutan untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan," katanya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong penelitian dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk melindungi biodiversitas. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan biodiversitas sebagai pilar utama dalam mendukung kehidupan yang sejahtera, makmur, dan selaras dengan alam.
“Harapannya, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan keanekaragaman hayati tanpa saling mengganggu. Dengan begitu, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan," kata dia.
