Surabaya (Antara Kalbar) - Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S. Labib mengatakan bahwa partai politik (parpol) Islam dan tidak, itu sama saja karena sudah terbukti masuk dalam pusaran kasus korupsi.
"Saya tidak mau menyebut nama partai mana saja itu, masyarakat bisa menilainya," kata Rokhmat usai menghadiri Muktamar Khilafah Jatim di Stadion 10 November Surabaya, Minggu.
Menurut dia, adanya kasus korupsi di tingkat elit parpol akhir-akhir ini, tidak lepas dari kebutuhan parpol, baik untuk logistik maupun materi yang cukup besar untuk memenangkan sejumlah pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.
Ia mengatakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pernah menyatakan bahwa untuk bisa menjadi gubernur maka dibutuhkan biaya mencapai Rp60-100 miliar.
"Lalu sekarang pertanyaannya, berapa gaji seorang gubernur? Jika gaji gubernur Rp20 juta per bulan dan ditambah jasa pungut yang total mencapai Rp100 juta, maka diperkirakan dalam setahun mencapai Rp1,2 miliar atau dalam satu periode atau lima tahun hanya mencapai Rp6 miliar," katanya.
Semestinya dengan gaji normal yang ada, lanjut dia, maka pendapatan yang seharusnya diterima gubernur masih kurang dari modal yang dikeluarkan pada saat mencalonkan. Namun anehnya, banyak gubernur yang pendapatannya meningkat.
"Terus yang lain-lain ini itu dari mana?" katanya.
Begitu juga dengan biaya untuk menjadi calon anggota legislator (Caleg) DPR RI. Ia membuat perhitungan jika anggota dewan mendapat gaji Rp1,2 miliar per tahun sedangkan biaya yang dibutuhkan saat menjadi caleg mencapai RpRp4-5 miliar.
"Dengan biaya yang cukup besar tersebut, saya menilai parpol Islam dan tidak itu sama saja," katanya.
Ia menilai bahwa banyaknya kasus korupsi di Negeri ini karena penerapan sistem demokrasi. Demokrasi merupakan sistem kufur yang melenyapkan sekat-sekat Nasionalisme yang membuat umat Islam terpecah-belah.
"Maka HTI punya jalan untuk itu yakni kekuatan umat, kekuatan kader dan kekuatan khilafah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Saya tidak mau menyebut nama partai mana saja itu, masyarakat bisa menilainya," kata Rokhmat usai menghadiri Muktamar Khilafah Jatim di Stadion 10 November Surabaya, Minggu.
Menurut dia, adanya kasus korupsi di tingkat elit parpol akhir-akhir ini, tidak lepas dari kebutuhan parpol, baik untuk logistik maupun materi yang cukup besar untuk memenangkan sejumlah pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.
Ia mengatakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pernah menyatakan bahwa untuk bisa menjadi gubernur maka dibutuhkan biaya mencapai Rp60-100 miliar.
"Lalu sekarang pertanyaannya, berapa gaji seorang gubernur? Jika gaji gubernur Rp20 juta per bulan dan ditambah jasa pungut yang total mencapai Rp100 juta, maka diperkirakan dalam setahun mencapai Rp1,2 miliar atau dalam satu periode atau lima tahun hanya mencapai Rp6 miliar," katanya.
Semestinya dengan gaji normal yang ada, lanjut dia, maka pendapatan yang seharusnya diterima gubernur masih kurang dari modal yang dikeluarkan pada saat mencalonkan. Namun anehnya, banyak gubernur yang pendapatannya meningkat.
"Terus yang lain-lain ini itu dari mana?" katanya.
Begitu juga dengan biaya untuk menjadi calon anggota legislator (Caleg) DPR RI. Ia membuat perhitungan jika anggota dewan mendapat gaji Rp1,2 miliar per tahun sedangkan biaya yang dibutuhkan saat menjadi caleg mencapai RpRp4-5 miliar.
"Dengan biaya yang cukup besar tersebut, saya menilai parpol Islam dan tidak itu sama saja," katanya.
Ia menilai bahwa banyaknya kasus korupsi di Negeri ini karena penerapan sistem demokrasi. Demokrasi merupakan sistem kufur yang melenyapkan sekat-sekat Nasionalisme yang membuat umat Islam terpecah-belah.
"Maka HTI punya jalan untuk itu yakni kekuatan umat, kekuatan kader dan kekuatan khilafah," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013