Jakarta (Antara Kalbar) - Pergantian Kepala Kepolisian RI direncanakan bersamaan dengan pergantian Panglima TNI pada Agustus mendatang, dengan maksud untuk kelancaran tugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2014.
Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu, mengatakan pergantian itu dimungkinkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
"Belum ada informasi yang jelas yang bisa disampaikan. Namun yang pasti bahwa rencana untuk pergantian Kapolri memang akan dilaksanakan tahun ini 2013 mungkin diperkirakan sekitar bulan Agustus meskipun ini masih tentatif, artinya bisa berubah. Direncanakan juga berbarengan dengan rencana pergantian Panglima TNI. Memang akan berakhir pada bulan Agustus juga," kata Julian.
Ia mengatakan,"memang akan berakhir pada bulan Agustus juga. Pertimbangannya karena demi kelancaran tugas. Kita tahu bahwa salah satu tugas kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan dan juga tentu sebagai alat negera adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarkaat disamping tentu memberikan tugas dan penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman pelayanan masyarat."
Julian menampik pergantian itu karena kinerja Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengecewakan.
"Kalau dilihat kinerja Pak Timur Pradopo sebagai Kapolri, sangat memuaskan. Sesungguhnya apa yang dilakukan tugas beliau sebagai Kapolri selama ini cukup baik. Bahwa memang masih ada yang mengganggu dalam ketertiban dan keamanan ya, tapi Polri telah bekerja sesuai dengan lingkup dan tugas mereka di bawah Kapolri Pak Timur Pradopo," tegasnya.
Ditambahkan Julian, proses pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
"Mengikuti kelaziman memang Kapolri mengusulkan, termasuk juga tentu dari Kompolnas mengajukan usulan dan pertimbangan. Tapi semua tentu kembali kepada Presiden karena Presiden yang nanti akan mencalonkan siapa yang nanti dianggap paling tepat menjadi Kapolri pada DPR," tutur Julian.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Rabu, mengatakan pergantian itu dimungkinkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
"Belum ada informasi yang jelas yang bisa disampaikan. Namun yang pasti bahwa rencana untuk pergantian Kapolri memang akan dilaksanakan tahun ini 2013 mungkin diperkirakan sekitar bulan Agustus meskipun ini masih tentatif, artinya bisa berubah. Direncanakan juga berbarengan dengan rencana pergantian Panglima TNI. Memang akan berakhir pada bulan Agustus juga," kata Julian.
Ia mengatakan,"memang akan berakhir pada bulan Agustus juga. Pertimbangannya karena demi kelancaran tugas. Kita tahu bahwa salah satu tugas kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan dan juga tentu sebagai alat negera adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarkaat disamping tentu memberikan tugas dan penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman pelayanan masyarat."
Julian menampik pergantian itu karena kinerja Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengecewakan.
"Kalau dilihat kinerja Pak Timur Pradopo sebagai Kapolri, sangat memuaskan. Sesungguhnya apa yang dilakukan tugas beliau sebagai Kapolri selama ini cukup baik. Bahwa memang masih ada yang mengganggu dalam ketertiban dan keamanan ya, tapi Polri telah bekerja sesuai dengan lingkup dan tugas mereka di bawah Kapolri Pak Timur Pradopo," tegasnya.
Ditambahkan Julian, proses pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
"Mengikuti kelaziman memang Kapolri mengusulkan, termasuk juga tentu dari Kompolnas mengajukan usulan dan pertimbangan. Tapi semua tentu kembali kepada Presiden karena Presiden yang nanti akan mencalonkan siapa yang nanti dianggap paling tepat menjadi Kapolri pada DPR," tutur Julian.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013