Pontianak (Antara Kalbar) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan, provinsi itu hingga saat ini masih kekurangan sekitar tiga hingga lima guru.
"Kalau dalam beberapa tahun kekurangan tersebut tidak dilakukan penambahan, maka Kalbar akan mengalami krisis guru," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar Alexius Akim di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan terkait kekurangan guru dengan status pegawai negeri sipil (PNS) tersebut, tetapi belum juga ditanggapi oleh pemerintah pusat.
Menurut Akim, pihaknya yakni pemerintah provinsi kabupaten/kota hanyalah user atau pengguna dari pada sumber daya manusia yang disiapkan oleh BKN, dan persoalan itu sudah disampaikan kemana-mana.
Artinya permasalahan itu agar dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak-pihak berkompeten termasuk kekurangan guru di Indonesia, tetapi belum juga direspon, kata Akim.
"Kami juga pernah mengusulkan guru dengan status kontrak untuk diangkat menjadi PNS, agar permasalahan krisis guru itu bisa teratasi, namun tidak mendapat tanggapan dari pemerintah pusat," ungkap Akim.
Menurut dia, jika perhitungan berdasarkan guru kelas atau guru yang mengajar semua mata pelajaran dalam satu kelas, Kalbar idealnya memerlukan sekitar tiga hingga lima ribuan guru. "Belum lagi jika dihitung berdasarkan mata pelajaran lebih banyak lagi kekurangannya," kata Akim.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, mencatat saat ini sebanyak 71.048 guru, dari jumlah tersebut sekitar 45 ribuan lebih sudah berstatus PNS atau guru yang dibiayai pemerintah, sisanya sekitar 30 ribu guru dibiayai swasta baik dengan BOS atau bantuan masyarakat.
"Kami berharap setiap tahun ada penerimaan guru sehingga secara perlahan kekurangan guru di Kalbar bisa teratasi," kata Akim.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Kalau dalam beberapa tahun kekurangan tersebut tidak dilakukan penambahan, maka Kalbar akan mengalami krisis guru," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar Alexius Akim di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan terkait kekurangan guru dengan status pegawai negeri sipil (PNS) tersebut, tetapi belum juga ditanggapi oleh pemerintah pusat.
Menurut Akim, pihaknya yakni pemerintah provinsi kabupaten/kota hanyalah user atau pengguna dari pada sumber daya manusia yang disiapkan oleh BKN, dan persoalan itu sudah disampaikan kemana-mana.
Artinya permasalahan itu agar dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak-pihak berkompeten termasuk kekurangan guru di Indonesia, tetapi belum juga direspon, kata Akim.
"Kami juga pernah mengusulkan guru dengan status kontrak untuk diangkat menjadi PNS, agar permasalahan krisis guru itu bisa teratasi, namun tidak mendapat tanggapan dari pemerintah pusat," ungkap Akim.
Menurut dia, jika perhitungan berdasarkan guru kelas atau guru yang mengajar semua mata pelajaran dalam satu kelas, Kalbar idealnya memerlukan sekitar tiga hingga lima ribuan guru. "Belum lagi jika dihitung berdasarkan mata pelajaran lebih banyak lagi kekurangannya," kata Akim.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, mencatat saat ini sebanyak 71.048 guru, dari jumlah tersebut sekitar 45 ribuan lebih sudah berstatus PNS atau guru yang dibiayai pemerintah, sisanya sekitar 30 ribu guru dibiayai swasta baik dengan BOS atau bantuan masyarakat.
"Kami berharap setiap tahun ada penerimaan guru sehingga secara perlahan kekurangan guru di Kalbar bisa teratasi," kata Akim.
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013