Jakarta (Antara Kalbar) - Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan menghendaki pemerintah mendahulukan angkutan umum dibanding mempromosikan program mobil murah yang hanya akan menambah  kemacetan.

"Mobil murah akan semakin menyudutkan angkutan umum sebagai kebutuhan masyarakat luas," kata Ketua DPP Organda Ekasari Lorena Surbakti di Jakarta, Rabu.

Menurut Eka, pihaknya menolak kebijakan mobil murah terutama mengingat masih belum memadainya jumlah infrastruktur dibanding jumlah kendaraan yang ada.

Ia menegaskan, mobil murah bukanlah solusi mengurangi kemacetan dan justru akan menambah beban subsidi BBM karena mobil murah masih memakai bensin.

"Idealnya mobil murah dan ramah lingkungan itu tidak lagi menggunakan BBM, namun menggunakan listrik atau bahan bakar alternatif lainnya," katanya.

Ekasari berpendapat, kebijakan mobil murah hanyalah mendahulukan kepentingan industri dan tidak membuat mobilitas menjadi lebih lancar.

Ia juga mengingatkan bahwa industri otomotif yang diuntungkan oleh mobil murah hanya menyerap empat juta orang, sedangkan angkutan umum di seluruh Indonesia bisa menyerap tenaga kerja hingga 15 juta orang.

"Revitalisasi angkutan umum sudah sangat diperlukan agar terjadi perpindahan masyarakat dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan angkutan umum," ujar Ketua DPP Organda..

Pewarta: Muhammad Razi Rahman

Editor : Zaenal A.


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013