Pontianak (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengatakan ada sejumlah kebijakan pengelolaan di wilayah perbatasan yang dilakukan Amerika Serikat dengan negara tetangga yang patut dipertimbangkan untuk diterapkan di Indonesia.
"Misalnya, 20 mil dari titik batas, dikenakan bebas pajak, jadi masyarakat sekitar boleh berbelanja di kawasan itu," kata Cornelis di Pontianak, Jumat.
Namun, lanjut dia, kalau barang yang dibeli di kawasan bebas pajak itu keluar dari zona yang ditetapkan, maka harus melalui bea cukai.
"Ada yang harus dibayar ke negara," kata Cornelis yang belum lama kembali dari Amerika Serikat bersama sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah dan kepala daerah.
Ia melanjutkan, pihak bea cukai juga harus mempunyai peralatan yang lengkap termasuk dalam mengontrol peti kemas yang membawa barang keluar masuk.
Sedangkan disisi perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko, telah dibuat jalan dimana sekitar 20 persen diantaranya dipagar.
"Semua diawasi, jadi kalau masuk secara ilegal, ketahuan, dikejar petugas," kata dia.
Sedangkan untuk pengelola, dilakukan oleh satu badan khusus yang sudah terintegrasi dengan pihak terkait lainnya.
"Jadi, imigrasi, bea cukai, masuk di dalam satu badan pengelolaan itu," katanya.
Kondisi tersebut berbeda dengan di Indonesia dimana pengelolaan wilayah perbatasan dilakukan di banyak instansi sehingga pembangunannya tidak optimal.
Sedangkan untuk anggaran, di perbatasan dilakukan pemerintah pusat Amerika dan negara bagian masing-masing. "Pemasukan ke negara dibagi secara jelas," katanya.
Ia mengakui, ada beragam komentar seputar perjalanan ke Amerika Serikat. "Tapi, kita jangan jadi katak dalam tempurung. Untuk belajar, menambah wawasan, memang tidak murah dan mudah," katanya menegaskan.
Selain perbatasan, ia juga membawa instansi yang berkaitan dengan infrastruktur. "Siapa yang punya dana dan berkaitan, silahkan ikut. Anggarannya sendiri-sendiri," kata Cornelis.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Misalnya, 20 mil dari titik batas, dikenakan bebas pajak, jadi masyarakat sekitar boleh berbelanja di kawasan itu," kata Cornelis di Pontianak, Jumat.
Namun, lanjut dia, kalau barang yang dibeli di kawasan bebas pajak itu keluar dari zona yang ditetapkan, maka harus melalui bea cukai.
"Ada yang harus dibayar ke negara," kata Cornelis yang belum lama kembali dari Amerika Serikat bersama sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah dan kepala daerah.
Ia melanjutkan, pihak bea cukai juga harus mempunyai peralatan yang lengkap termasuk dalam mengontrol peti kemas yang membawa barang keluar masuk.
Sedangkan disisi perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko, telah dibuat jalan dimana sekitar 20 persen diantaranya dipagar.
"Semua diawasi, jadi kalau masuk secara ilegal, ketahuan, dikejar petugas," kata dia.
Sedangkan untuk pengelola, dilakukan oleh satu badan khusus yang sudah terintegrasi dengan pihak terkait lainnya.
"Jadi, imigrasi, bea cukai, masuk di dalam satu badan pengelolaan itu," katanya.
Kondisi tersebut berbeda dengan di Indonesia dimana pengelolaan wilayah perbatasan dilakukan di banyak instansi sehingga pembangunannya tidak optimal.
Sedangkan untuk anggaran, di perbatasan dilakukan pemerintah pusat Amerika dan negara bagian masing-masing. "Pemasukan ke negara dibagi secara jelas," katanya.
Ia mengakui, ada beragam komentar seputar perjalanan ke Amerika Serikat. "Tapi, kita jangan jadi katak dalam tempurung. Untuk belajar, menambah wawasan, memang tidak murah dan mudah," katanya menegaskan.
Selain perbatasan, ia juga membawa instansi yang berkaitan dengan infrastruktur. "Siapa yang punya dana dan berkaitan, silahkan ikut. Anggarannya sendiri-sendiri," kata Cornelis.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013