Jakarta (Antara Kalbar) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau sering disapa Jokowi menjadi pilihan utama responden survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada November 2013.
"Sebanyak 34,7 persen responden memilih Jokowi dalam pilihan presiden atau 'top of mind'," kata Kepala Departemen Politik dan Hubungan International CSIS Phillips J. Vermonte dalam paparan "Survei Nasional CSIS November: Tanda-tanda Berakhirnya Oligarki Elite Partai" di Jakarta, Minggu.
CSIS melakukan surveinya dengan metode wawancara langsung tatap muka di 33 provinsi pada tanggal 13--20 November dengan 1.180 responden dan margin of error sebesar 2,85 persen.
Nama-nama lain yang terpilih sebagai presiden oleh responden survei itu adalah Prabowo Subianto (10,7 persen), Aburizal Bakrie (9 persen), Wiranto (4,6 persen), Jusuf Kalla (3,7 persen), Megawati (3,3 persen), Mahfud Md. (1,8 persen), dan Hatta Rajasa (0,6 persen).
Sebanyak 22,8 persen responden menyatakan belum mempunyai pilihan presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
"Survei ini juga menemukan tingkat dukungan terhadap Jokowi makin terkonsolidasi, bukan hanya dari pemilih-pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melainkan juga dari pemilih partai-partai lain," kata Phillips.
Sumber dukungan terbesar kepada Jokowi masih datang dari para pemilih PDI Perjuangan sebanyak 63,6 persen, kemudian para pemilih Partai Demokrat (42,7 persen), para pemilih Partai Golkar (22,7 persen), dan pemilih Partai Gerindra (20,6 persen).
"Temuan itu menunjukkan dukungan kepada calon yang bukan bagian dari oligarki dan dinasti partai politik semakin luas. Maka, partai politik harus membuka diri serta mengurangi oligarki dan dinasti di internal mereka," kata Phillips.
Phillips menambahkan bahwa keretakan oligarki partai harus terus didorong dengan memaksa semua partai untuk menemukan figur yang didukung arus bawah atau menyelenggarakan konvensi yang demokratis sehingga partai bukan menjadi milik ketua dan bendahara seperti selama ini terjadi.
Sementara itu, hasil survei itu tentang partai pilihan responden pada bulan November 2013 menunjukkan PDI Perjuangan meraih posisi pertama (17,6 persen), disusul Golkar (14,8 persen), Gerindra (8,6 persen), Demokrat (7 persen), dan Partai Kebangkitan Bangsa (4,6 persen).
Kemudian, Partai Persatuan Pembangunan (3,5 persen), Partai Amanat Nasional (3,3 persen), Partai Keadilan Sejahtera (3,3 persen), Partai Hanura (2,4 persen), Partai Nasional Demokrat (2 persen), Partai Bulan Bintang (0,5 persen), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (0,5) persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Sebanyak 34,7 persen responden memilih Jokowi dalam pilihan presiden atau 'top of mind'," kata Kepala Departemen Politik dan Hubungan International CSIS Phillips J. Vermonte dalam paparan "Survei Nasional CSIS November: Tanda-tanda Berakhirnya Oligarki Elite Partai" di Jakarta, Minggu.
CSIS melakukan surveinya dengan metode wawancara langsung tatap muka di 33 provinsi pada tanggal 13--20 November dengan 1.180 responden dan margin of error sebesar 2,85 persen.
Nama-nama lain yang terpilih sebagai presiden oleh responden survei itu adalah Prabowo Subianto (10,7 persen), Aburizal Bakrie (9 persen), Wiranto (4,6 persen), Jusuf Kalla (3,7 persen), Megawati (3,3 persen), Mahfud Md. (1,8 persen), dan Hatta Rajasa (0,6 persen).
Sebanyak 22,8 persen responden menyatakan belum mempunyai pilihan presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
"Survei ini juga menemukan tingkat dukungan terhadap Jokowi makin terkonsolidasi, bukan hanya dari pemilih-pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, melainkan juga dari pemilih partai-partai lain," kata Phillips.
Sumber dukungan terbesar kepada Jokowi masih datang dari para pemilih PDI Perjuangan sebanyak 63,6 persen, kemudian para pemilih Partai Demokrat (42,7 persen), para pemilih Partai Golkar (22,7 persen), dan pemilih Partai Gerindra (20,6 persen).
"Temuan itu menunjukkan dukungan kepada calon yang bukan bagian dari oligarki dan dinasti partai politik semakin luas. Maka, partai politik harus membuka diri serta mengurangi oligarki dan dinasti di internal mereka," kata Phillips.
Phillips menambahkan bahwa keretakan oligarki partai harus terus didorong dengan memaksa semua partai untuk menemukan figur yang didukung arus bawah atau menyelenggarakan konvensi yang demokratis sehingga partai bukan menjadi milik ketua dan bendahara seperti selama ini terjadi.
Sementara itu, hasil survei itu tentang partai pilihan responden pada bulan November 2013 menunjukkan PDI Perjuangan meraih posisi pertama (17,6 persen), disusul Golkar (14,8 persen), Gerindra (8,6 persen), Demokrat (7 persen), dan Partai Kebangkitan Bangsa (4,6 persen).
Kemudian, Partai Persatuan Pembangunan (3,5 persen), Partai Amanat Nasional (3,3 persen), Partai Keadilan Sejahtera (3,3 persen), Partai Hanura (2,4 persen), Partai Nasional Demokrat (2 persen), Partai Bulan Bintang (0,5 persen), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (0,5) persen.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013