Pontianak (Antara Kalbar) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat M Zeet Hamdy Assovie mengingatkan jajaran Dinas Pendapatan Daerah setempat untuk menekan angka kebocoran dalam target penerimaan pendapatan melalui pajak yang dibayar masyarakat.
"Kebocoran tinggi? Benar, ada orang-orang di dalam yang bermain," kata M Zeet Hamdy saat membuka Rapat Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PKB dan BBNKB Alat-alat Berat/Besar Provinsi Kalbar di Pontianak, Kamis.
Ia melanjutkan, sejak tahun lalu sudah mengingatkan agar tidak ada lagi yang bermain-main dengan pendapatan daerah.
"Dan saya sudah deteksi, dan tahu siapa-siapa pelakunya," kata dia mengingatkan.
Provinsi Kalbar menargetkan pendapatan asli daerah dari kendaraan bermotor pada tahun 2014 mencapai Rp1,4 triliun.
M Zeet Hamdy menambahkan, ada sejumlah penyebab sehingga optimalisasi penarikan pajak tidak tercapai.
Diantaranya, biaya pungut yang masih tinggi sehingga perlu dikaji ulang nilainya secara rasional. Kemudian, kemampuan bayar masyarakat yang masih rendah.
"Kalau memang dari peraturan daerah maupun peraturan gubernur ada yang perlu disempurnakan agar optimalisasi itu tercapai, silakan diajukan," kata M Zeet Hamdy.
Ia mengingatkan, pajak sangat penting dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Namun, ia mengakui, belum semua taat dengan kewajiban membayar pajak. "Sebaliknya di negara maju, setiap warga negara sudah `tax minded`. Artinya, mereka sudah sadar dan tahu, tentang untuk apa dan fungsi pajak," katanya.
Ia menambahkan, selain kebocoran pendapatan, pungutan liar terkadang masih terjadi. "Tidak pernah ada pungutan apapun atas nama gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, asisten. Ini harus diingat," katanya menegaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Kebocoran tinggi? Benar, ada orang-orang di dalam yang bermain," kata M Zeet Hamdy saat membuka Rapat Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PKB dan BBNKB Alat-alat Berat/Besar Provinsi Kalbar di Pontianak, Kamis.
Ia melanjutkan, sejak tahun lalu sudah mengingatkan agar tidak ada lagi yang bermain-main dengan pendapatan daerah.
"Dan saya sudah deteksi, dan tahu siapa-siapa pelakunya," kata dia mengingatkan.
Provinsi Kalbar menargetkan pendapatan asli daerah dari kendaraan bermotor pada tahun 2014 mencapai Rp1,4 triliun.
M Zeet Hamdy menambahkan, ada sejumlah penyebab sehingga optimalisasi penarikan pajak tidak tercapai.
Diantaranya, biaya pungut yang masih tinggi sehingga perlu dikaji ulang nilainya secara rasional. Kemudian, kemampuan bayar masyarakat yang masih rendah.
"Kalau memang dari peraturan daerah maupun peraturan gubernur ada yang perlu disempurnakan agar optimalisasi itu tercapai, silakan diajukan," kata M Zeet Hamdy.
Ia mengingatkan, pajak sangat penting dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Namun, ia mengakui, belum semua taat dengan kewajiban membayar pajak. "Sebaliknya di negara maju, setiap warga negara sudah `tax minded`. Artinya, mereka sudah sadar dan tahu, tentang untuk apa dan fungsi pajak," katanya.
Ia menambahkan, selain kebocoran pendapatan, pungutan liar terkadang masih terjadi. "Tidak pernah ada pungutan apapun atas nama gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, asisten. Ini harus diingat," katanya menegaskan.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013