Pontianak (Antara Kalbar) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyatakan, pihak kepolisian dan bea cukai hendaknya membangun komunikasi positif atau baik dalam menjalankan tugasnya terkait masalah pengamanan pintu masuk di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.
"Jangan sampai terjadi tumpang tindih dan saling lempar tanggung jawab antara pihak kepolisian dan bea cukai terkait permasalahan yang ada di perbatasan atau pintu masuk resmi negara," kata Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan, dampak dari aktivitas ilegal selain merugikan masyarakat, pengusaha, negara juga sangat dirugikan berupa tidak masuknya pajak ke kas negara.
"Pemerintah atau instansi terkait juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga bisa menekan orang untuk berbuat menyimpang di kawasan pintu masuk atau perbatasan," kata Oktohari menyikapi terungkapnya oleh pihak Mabes Polri kasus suap berupa sepeda motor "Harley Davidson" yang diterima Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Bea Cukai Riau dan Sumatera Barat.
Ketua Umum Hipmi menyatakan, harusnya antar instansi pemerintah semuanya sinergisitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di kawasan perbatasan, sehingga apapun keputusannya untuk satu kepentingan yakni bangsa Indonesia.
"Kalau memang perlu dibangun komunikasi yang intensif antara pihak kepolisian dan bea cukai, harus secepatnya dibangun, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk memuluskan aktivitas ilegal mereka," kata Oktohari.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri mengungkap kasus suap berupa sepeda motor "Harley Davidson" yang diterima Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Bea Cukai Riau dan Sumatera Barat.
Sepeda motor gede itu dari importir PT Kencana Lestari Hery Liwoto untuk memuluskan proses ekspor-impor perusahaan tersebut, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto di Jakarta, Kamis (16/1).
(A057/R010)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Jangan sampai terjadi tumpang tindih dan saling lempar tanggung jawab antara pihak kepolisian dan bea cukai terkait permasalahan yang ada di perbatasan atau pintu masuk resmi negara," kata Ketua Umum Hipmi Raja Sapta Oktohari di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan, dampak dari aktivitas ilegal selain merugikan masyarakat, pengusaha, negara juga sangat dirugikan berupa tidak masuknya pajak ke kas negara.
"Pemerintah atau instansi terkait juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga bisa menekan orang untuk berbuat menyimpang di kawasan pintu masuk atau perbatasan," kata Oktohari menyikapi terungkapnya oleh pihak Mabes Polri kasus suap berupa sepeda motor "Harley Davidson" yang diterima Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Bea Cukai Riau dan Sumatera Barat.
Ketua Umum Hipmi menyatakan, harusnya antar instansi pemerintah semuanya sinergisitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di kawasan perbatasan, sehingga apapun keputusannya untuk satu kepentingan yakni bangsa Indonesia.
"Kalau memang perlu dibangun komunikasi yang intensif antara pihak kepolisian dan bea cukai, harus secepatnya dibangun, jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk memuluskan aktivitas ilegal mereka," kata Oktohari.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri mengungkap kasus suap berupa sepeda motor "Harley Davidson" yang diterima Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Bea Cukai Riau dan Sumatera Barat.
Sepeda motor gede itu dari importir PT Kencana Lestari Hery Liwoto untuk memuluskan proses ekspor-impor perusahaan tersebut, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto di Jakarta, Kamis (16/1).
(A057/R010)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014