Jakarta (Antara Kalbar) - Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah pada tahun 2014 ditingkat pusat ataupun daerah.
"Pemerintah menginginkan percepatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat maupun daerah," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan, isu tematik yang akan dilaksanakan selama tahun 2014 diantaranya percepatan pengintegrasian isu gender dalam bahan ajar.
"Selain itu percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta HIV/AIDS," katanya.
Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga kerja di sektor informal.
"Pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga akan meningkatkan partisipasi dan kapasitas perempuan calon anggota legislatif dan anggota legislatif tahun 2014," katanya.
Pada tahun 2014 tambah dia, rencana 350 caleg perempuan untuk sembilan provinsi dukungan UNDP dan 600 peserta untuk empat provinsi akan ditingkatkan kapasitasnya.
Parameter kesetaraan gender, dalam pembangunan, tambah dia, juga akan menjadi fokus pemerintah.
Selain itu, pengintegrasian isu gender dalam perubahan iklim, juga menjadi salah satu isu tematik yang menjadi rencana prioritas dari kementerian.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Danti menambahkan, pihaknya telah melakukan MoU dengan Kementerian Pendidikan terkait isu percepatan pengintegrasian isu gender dalam bahan ajar.
(B. Suyanto)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Pemerintah menginginkan percepatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat maupun daerah," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan, isu tematik yang akan dilaksanakan selama tahun 2014 diantaranya percepatan pengintegrasian isu gender dalam bahan ajar.
"Selain itu percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta HIV/AIDS," katanya.
Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga kerja di sektor informal.
"Pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga akan meningkatkan partisipasi dan kapasitas perempuan calon anggota legislatif dan anggota legislatif tahun 2014," katanya.
Pada tahun 2014 tambah dia, rencana 350 caleg perempuan untuk sembilan provinsi dukungan UNDP dan 600 peserta untuk empat provinsi akan ditingkatkan kapasitasnya.
Parameter kesetaraan gender, dalam pembangunan, tambah dia, juga akan menjadi fokus pemerintah.
Selain itu, pengintegrasian isu gender dalam perubahan iklim, juga menjadi salah satu isu tematik yang menjadi rencana prioritas dari kementerian.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Danti menambahkan, pihaknya telah melakukan MoU dengan Kementerian Pendidikan terkait isu percepatan pengintegrasian isu gender dalam bahan ajar.
(B. Suyanto)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014