Jakarta (Antara Kalbar) - Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto menyatakan bahwa kualitas penerapan demokrasi dalam suatu bangsa dapat dilihat tolak ukurnya antara lain dari terwujudnya jaminan perlindungan terhadap kaum minoritas yang terdapat di negara tersebut.
"Untuk menilai apakah kehidupan demokrasi suatu negara berjalan dengan baik dan bekesinambungan, salah satu tolok ukurnya adalah adanya jaminan perlindungan terhadap kaum minoritas," kata Sidarto dalam siaran pers MPR RI yang diterima di Jakarta, Senin.
Untuk itu, menurut dia, maka esensi penerapan budaya yang sesungguhnya juga dimaksudkan untuk menjaga kemajemukan dalam berpolitik.
Ia berpendapat bahwa pada zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, demokrasi tidak membedakan antara mayoritas dan minoritas serta pluralisme diakui dan diapresiasi.
Kemajemukan, karenanya, dinilai juga harus menjadi kekuatan pendorong sebuah kemajuan dan bukan sebaliknya menjadi penghalang. "Inilah yang akan membentuk terwujudnya negara yang kuat dalam berdemokrasi," katanya.
Ia menyoroti intoleransi antar-umat beragama yang semakin berkecamuk belakangan ini yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan demokrasi Indonesia tidak berjalan dengan semestinya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Thohari menilai bila berdasarkan struktur dan format politik Indonesia pada era reformasi hingga kini, kehidupan perpolitikan Indonesia sebenarnya sudah sangat demokratis. "Pertanyaannya adalah jika struktur politiknya sudah demokratis, apakah kultur politiknya juga demokratis juga?" tanyanya.
Ia juga mempertanyakan apakah semua anak bangsa sudah bisa menerima perbedaan pendapat secara elegan dan bisa menerima kemenangan atau kekalahan serta bisa bertoleransi dengan sikap dan pandangan politik yang sangat berbeda.
Ia menyorot bahwa walaupun budaya demokrasi sudah mengalami perubahan demi perubahan, masih banyak saja masyarakat yang skeptis tentang kehidupan demokrasi Indonesia.
Untuk itu, ujar dia, seharusnya format politik yang sudah demokratis harus diimbangi pula dengan substansi politik yang demokratis juga.
"Ke depan harus lebih dimatangkan lagi soal kultur atau budaya politik demo masa depan bangsa. Mudah-mudahan pasca-Pemilu 2014 akan terbangun dan makin matang pada era Pemilu 2019," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Untuk menilai apakah kehidupan demokrasi suatu negara berjalan dengan baik dan bekesinambungan, salah satu tolok ukurnya adalah adanya jaminan perlindungan terhadap kaum minoritas," kata Sidarto dalam siaran pers MPR RI yang diterima di Jakarta, Senin.
Untuk itu, menurut dia, maka esensi penerapan budaya yang sesungguhnya juga dimaksudkan untuk menjaga kemajemukan dalam berpolitik.
Ia berpendapat bahwa pada zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, demokrasi tidak membedakan antara mayoritas dan minoritas serta pluralisme diakui dan diapresiasi.
Kemajemukan, karenanya, dinilai juga harus menjadi kekuatan pendorong sebuah kemajuan dan bukan sebaliknya menjadi penghalang. "Inilah yang akan membentuk terwujudnya negara yang kuat dalam berdemokrasi," katanya.
Ia menyoroti intoleransi antar-umat beragama yang semakin berkecamuk belakangan ini yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan demokrasi Indonesia tidak berjalan dengan semestinya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Thohari menilai bila berdasarkan struktur dan format politik Indonesia pada era reformasi hingga kini, kehidupan perpolitikan Indonesia sebenarnya sudah sangat demokratis. "Pertanyaannya adalah jika struktur politiknya sudah demokratis, apakah kultur politiknya juga demokratis juga?" tanyanya.
Ia juga mempertanyakan apakah semua anak bangsa sudah bisa menerima perbedaan pendapat secara elegan dan bisa menerima kemenangan atau kekalahan serta bisa bertoleransi dengan sikap dan pandangan politik yang sangat berbeda.
Ia menyorot bahwa walaupun budaya demokrasi sudah mengalami perubahan demi perubahan, masih banyak saja masyarakat yang skeptis tentang kehidupan demokrasi Indonesia.
Untuk itu, ujar dia, seharusnya format politik yang sudah demokratis harus diimbangi pula dengan substansi politik yang demokratis juga.
"Ke depan harus lebih dimatangkan lagi soal kultur atau budaya politik demo masa depan bangsa. Mudah-mudahan pasca-Pemilu 2014 akan terbangun dan makin matang pada era Pemilu 2019," ujarnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014