Jakarta (Antara Kalbar) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengalokasikan anggaran senilai Rp50 miliar untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan di daerah melalui program bakti kehutanan.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenhut Tachrir Fathoni di Jakarta, Senin, menyatakan anggaran tersebut lebih banyak dari yang dialokasikan tahun lalu sebesar Rp10 miliar.
"Dana itu untuk pendidikan dan latihan (diklat), memperkuat Kelompok Tani Hutan (KTH) dan tugas-tugas di lapangan. Kita ingin membangun kompetensi SDM di pemerintah daerah terutama di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)," katanya.
Menurut dia, alokasi tersebut berasal dari anggaran Kemenhut sebesar Rp412 Miliar untuk tahun ini.
Ia mengatakan selama ini pemerintah daerah (Pemda) kesulitan untuk merekrut orang bekerja di KPH yang disebut rimbawan karena kurangnya dana.
Oleh karena itu, lanjutnya, pihak Kemenhut berinisiatif merekrut dan memberi pelatihan para rimbawan untuk nantinya ditugaskan di daerah dengan jangka waktu dua tahun.
"Kami butuh para rimbawan untuk membantu Kemenhut melestarikan hutan. Bila kita diam saja maka tidak ada orang yang bakal membantu," kata Fathoni.
Menurut dia, untuk tahun ini sudah terdapat 120 KPH dengan bakti rimbawan sebanyak 119 orang, sedangkan pada 2015 dibutuhkan 868 sarjana kehutanan untuk menjadi rimbawan di daerah-daerah.
Fathoni menyatakan, jumlah rimbawan yang dibutuhkan untuk KPH akan semakin bertambah setiap tahunnya sehingga pada 2019 diharapkan ada 2.013 orang rimbawan.
(S025/E.K. Sinoel)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenhut Tachrir Fathoni di Jakarta, Senin, menyatakan anggaran tersebut lebih banyak dari yang dialokasikan tahun lalu sebesar Rp10 miliar.
"Dana itu untuk pendidikan dan latihan (diklat), memperkuat Kelompok Tani Hutan (KTH) dan tugas-tugas di lapangan. Kita ingin membangun kompetensi SDM di pemerintah daerah terutama di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)," katanya.
Menurut dia, alokasi tersebut berasal dari anggaran Kemenhut sebesar Rp412 Miliar untuk tahun ini.
Ia mengatakan selama ini pemerintah daerah (Pemda) kesulitan untuk merekrut orang bekerja di KPH yang disebut rimbawan karena kurangnya dana.
Oleh karena itu, lanjutnya, pihak Kemenhut berinisiatif merekrut dan memberi pelatihan para rimbawan untuk nantinya ditugaskan di daerah dengan jangka waktu dua tahun.
"Kami butuh para rimbawan untuk membantu Kemenhut melestarikan hutan. Bila kita diam saja maka tidak ada orang yang bakal membantu," kata Fathoni.
Menurut dia, untuk tahun ini sudah terdapat 120 KPH dengan bakti rimbawan sebanyak 119 orang, sedangkan pada 2015 dibutuhkan 868 sarjana kehutanan untuk menjadi rimbawan di daerah-daerah.
Fathoni menyatakan, jumlah rimbawan yang dibutuhkan untuk KPH akan semakin bertambah setiap tahunnya sehingga pada 2019 diharapkan ada 2.013 orang rimbawan.
(S025/E.K. Sinoel)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014