Jakarta (Antara Kalbar) - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menyatakan pihaknya bertemu dengan kubu Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuzy untuk "islah" (damai) pada Selasa malam.
"Malam ini (22/4), kita akan bertemu Romahurmuzy untuk islah atau damai, tapi saya tidak bisa menyebutkan tempatnya dimana, tempatnya dirahasiakan supaya tenang," ujarnya di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta.
Menurut dia, dalam pertemuan tersebut akan hadir empat Wakil Ketua Umum, Sekjen, Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maimoen Zubeir dan dua ketua majelis yaitu pakar dan pertimbangan.
"Yang dipecat sekarang Emron itu juga akan dibahas. Orang-orang yang diminta untuk membahas islah adalah termasuk yang disebutkan itu," ujar dia.
Terkait Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada Rabu (23/4) di Bogor, ia mengatakan hal itu tergantung dari hasil pertemuan islah itu.
"Yang penting, sore ini adem-adem dingin, hati kita sejuk dan yang menjadi pusat masalah kita endapkan. Kita berharap dengan pertemuan islah bisa menyelesaikan semua masalah," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maimoen Zubeir mengeluarkan fatwa kewajiban islah (damai) antara kubu yang bertikai, terutama Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan Sekjen DPP PPP M. Romahurmuzi.
"Islah berarti kembali kepada asal semula. Bahwa Suryadharma Ali adalah ketua umum dan Mohammad Romahurmuziy adalah sekretaris jenderal. Islah juga berarti tidak ada pemecatan, pemberhentian, atau rolling kepengurusan dari pihak-pihak yang bertikai," ujar KH Maimoen Zubeir dalam konferensi pers di Kantor DPP PPP dalam waktu yang sama.
Menurut sesepuh PPP itu, dalam hal Pemilu Presiden 2014, DPP belum menyatakan adanya koalisi dengan partai politik manapun. Penentuan koalisi harus ditetapkan melalui Rapimnas sebagaimana amanat Mukernas II di Bandung, tanggal 7 - 9 Februari 2014.
"PPP juga belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Penentuan capres dan cawapres juga harus ditetapkan melalui Rapimnas sebagaimana amanat Mukernas II di Bandung, tanggal 7 - 9 Februari 2014," ujar dia.
Ia mengatakan semua fungsionaris partai harus mensyukuri hasil Pemilu Legislatif 2014. Semua jajaran partai harus mengedepankan kerja sama, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan meninggalkan kebersamaan.
Selain itu, lanjutnya, langkah-langkah strategis harus dikonsultasikan dengan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Mufakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Malam ini (22/4), kita akan bertemu Romahurmuzy untuk islah atau damai, tapi saya tidak bisa menyebutkan tempatnya dimana, tempatnya dirahasiakan supaya tenang," ujarnya di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta.
Menurut dia, dalam pertemuan tersebut akan hadir empat Wakil Ketua Umum, Sekjen, Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maimoen Zubeir dan dua ketua majelis yaitu pakar dan pertimbangan.
"Yang dipecat sekarang Emron itu juga akan dibahas. Orang-orang yang diminta untuk membahas islah adalah termasuk yang disebutkan itu," ujar dia.
Terkait Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada Rabu (23/4) di Bogor, ia mengatakan hal itu tergantung dari hasil pertemuan islah itu.
"Yang penting, sore ini adem-adem dingin, hati kita sejuk dan yang menjadi pusat masalah kita endapkan. Kita berharap dengan pertemuan islah bisa menyelesaikan semua masalah," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maimoen Zubeir mengeluarkan fatwa kewajiban islah (damai) antara kubu yang bertikai, terutama Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dan Sekjen DPP PPP M. Romahurmuzi.
"Islah berarti kembali kepada asal semula. Bahwa Suryadharma Ali adalah ketua umum dan Mohammad Romahurmuziy adalah sekretaris jenderal. Islah juga berarti tidak ada pemecatan, pemberhentian, atau rolling kepengurusan dari pihak-pihak yang bertikai," ujar KH Maimoen Zubeir dalam konferensi pers di Kantor DPP PPP dalam waktu yang sama.
Menurut sesepuh PPP itu, dalam hal Pemilu Presiden 2014, DPP belum menyatakan adanya koalisi dengan partai politik manapun. Penentuan koalisi harus ditetapkan melalui Rapimnas sebagaimana amanat Mukernas II di Bandung, tanggal 7 - 9 Februari 2014.
"PPP juga belum menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Penentuan capres dan cawapres juga harus ditetapkan melalui Rapimnas sebagaimana amanat Mukernas II di Bandung, tanggal 7 - 9 Februari 2014," ujar dia.
Ia mengatakan semua fungsionaris partai harus mensyukuri hasil Pemilu Legislatif 2014. Semua jajaran partai harus mengedepankan kerja sama, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan meninggalkan kebersamaan.
Selain itu, lanjutnya, langkah-langkah strategis harus dikonsultasikan dengan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Mufakat.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014