Jakarta (Antara Kalbar) - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menginginkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sisa lima bulan terakhirnya menghentikan beragam bentuk diskriminasi hak asasi manusia (HAM).
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam masa akhir jabatannya, harus mampu menghentikan diskriminasi HAM yang terus terjadi," kata Koordinator Kontras Haris Azhar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, saatnya SBY bertindak sebagai seorang presiden yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan Konstitusi RI untuk melindungi setiap warga negara tanpa kecuali dan memastikan tegaknya negara hukum di Indonesia.
Ia berpendapat, pemerintah saat ini memiliki tanggung jawab untuk tidak mentransfer situasi buruk ini kepada pemerintahan baru yang akan segera terbentuk melalui Pemilu 2014 ini.
"Presiden baru Indonesia, siapapun dia, akan selalu memiliki tanggung jawab konstitusional yang sama, untuk menegakkan UUD 1945," katanya.
Kontras juga menegaskan agar pemimpin baru mesti memajukan dan menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebelumnya, Amnesti Internasional menyatakan bahwa pemimpin baru Indonesia hasil pemilihan umum presiden Juli mendatang harus memprioritaskan penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang masih berlangsung dan mencabut produk hukum yang represif serta diskriminatif.
Deputi Direktur Amnesti Internasional untuk wilayah Asia-Pasifik Ruppert Abbott menyatakan bahwa selama sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia hanya mencatat kemajuan penegakan hak asasi manusia secara sporadik, bahkan dia menilai ada kemunduran di sejumlah bidang seperti kembali diberlakukannya hukuman mati setelah empat tahun dibekukan.
Selain itu, Amnesti Internasional juga menilai bahwa kebebasan berekspresi telah mengalami kemunduran pada beberapa tahun terakhir dan Presiden Indonesia selanjutnya harus bekerja untuk mengubah atau mencabut produk-produk legislasi yang digunakan untuk kriminalisasi aktivitas-aktivitas politik damai.
Lebih lanjut, serangan dan gangguan terhadap para minoritas agama seperti Ahmadiyah juga telah meningkat di bawah pemerintahan Presiden Yudhoyono, dan hal tersebut diperparah oleh produk-produk hukum baik di tingkat daerah maupun nasional.
Namun demikian, Indonesia juga mencatat prestasi dengan memainkan peran penting dalam pembentukan Komisi HAM ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, AICHR), sebuah badan yang bisa memainkan peran yang kuat dalam menegakkan standard-standar HAM di kawasan Asia Tenggara.
(M040/Yuniardi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam masa akhir jabatannya, harus mampu menghentikan diskriminasi HAM yang terus terjadi," kata Koordinator Kontras Haris Azhar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, saatnya SBY bertindak sebagai seorang presiden yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan Konstitusi RI untuk melindungi setiap warga negara tanpa kecuali dan memastikan tegaknya negara hukum di Indonesia.
Ia berpendapat, pemerintah saat ini memiliki tanggung jawab untuk tidak mentransfer situasi buruk ini kepada pemerintahan baru yang akan segera terbentuk melalui Pemilu 2014 ini.
"Presiden baru Indonesia, siapapun dia, akan selalu memiliki tanggung jawab konstitusional yang sama, untuk menegakkan UUD 1945," katanya.
Kontras juga menegaskan agar pemimpin baru mesti memajukan dan menegakkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebelumnya, Amnesti Internasional menyatakan bahwa pemimpin baru Indonesia hasil pemilihan umum presiden Juli mendatang harus memprioritaskan penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang masih berlangsung dan mencabut produk hukum yang represif serta diskriminatif.
Deputi Direktur Amnesti Internasional untuk wilayah Asia-Pasifik Ruppert Abbott menyatakan bahwa selama sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia hanya mencatat kemajuan penegakan hak asasi manusia secara sporadik, bahkan dia menilai ada kemunduran di sejumlah bidang seperti kembali diberlakukannya hukuman mati setelah empat tahun dibekukan.
Selain itu, Amnesti Internasional juga menilai bahwa kebebasan berekspresi telah mengalami kemunduran pada beberapa tahun terakhir dan Presiden Indonesia selanjutnya harus bekerja untuk mengubah atau mencabut produk-produk legislasi yang digunakan untuk kriminalisasi aktivitas-aktivitas politik damai.
Lebih lanjut, serangan dan gangguan terhadap para minoritas agama seperti Ahmadiyah juga telah meningkat di bawah pemerintahan Presiden Yudhoyono, dan hal tersebut diperparah oleh produk-produk hukum baik di tingkat daerah maupun nasional.
Namun demikian, Indonesia juga mencatat prestasi dengan memainkan peran penting dalam pembentukan Komisi HAM ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, AICHR), sebuah badan yang bisa memainkan peran yang kuat dalam menegakkan standard-standar HAM di kawasan Asia Tenggara.
(M040/Yuniardi)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014