Pontianak (Antara Kalbar) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat M Zeet Hamdy Assovie mengatakan minimnya kehadiran pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum bukan karena tidak disiplin.
Menurut M Zeet Hamdy di Pontianak, Senin, mereka sedang melakukan tugas di lapangan atas perintah pimpinannya.
"Kami sudah melakukan verifikasi dan evaluasi. Mereka memang melaksanakan tugas di lapangan atas perintah pimpinan secara berjenjang," kata dia.
Ia mengatakan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum selama ini memang lebih banyak di lapangan. Misalnya memantau pembangunan jalan dan jembatan sehingga banyak pegawai yang ditugaskan terkait hal tersebut.
Menurut dia, pembangunan yang dilakukan itu juga berkaitan dengan daya serap anggaran. "Kalau rendah, bisa ditegur Presiden," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, ketidakhadiran pegawai karena melaksanakan tugas tidak bisa dikatakan sebagai tindakan indisipliner.
Namun, ia sepakat bahwa upaya untuk meningkatkan disiplin pegawai merupakan tanggung jawab bersama dan berjenjang.
Ia mencontohkan sekda sebagai pejabat eselon satu, bertanggung jawab mengawasi pejabat eselon dua.
Sedangkan pejabat eselon dua, bertanggung jawab mengawasi pejabat eselon tiga dan seterusnya. "Ada sistem yang mengatur secara berjenjang," katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar Kartius saat inspeksi mendadak ke sejumlah instansi, termasuk Dinas Pekerjaan Umum mengaku kecewa dengan tingkat disiplin pegawainya.
Dari sidak tersebut, hanya ada sembilan pegawai yang hadir. Selain itu, tidak ada apel pagi, dan alat absensi elektronik tidak berfungsi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Menurut M Zeet Hamdy di Pontianak, Senin, mereka sedang melakukan tugas di lapangan atas perintah pimpinannya.
"Kami sudah melakukan verifikasi dan evaluasi. Mereka memang melaksanakan tugas di lapangan atas perintah pimpinan secara berjenjang," kata dia.
Ia mengatakan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum selama ini memang lebih banyak di lapangan. Misalnya memantau pembangunan jalan dan jembatan sehingga banyak pegawai yang ditugaskan terkait hal tersebut.
Menurut dia, pembangunan yang dilakukan itu juga berkaitan dengan daya serap anggaran. "Kalau rendah, bisa ditegur Presiden," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, ketidakhadiran pegawai karena melaksanakan tugas tidak bisa dikatakan sebagai tindakan indisipliner.
Namun, ia sepakat bahwa upaya untuk meningkatkan disiplin pegawai merupakan tanggung jawab bersama dan berjenjang.
Ia mencontohkan sekda sebagai pejabat eselon satu, bertanggung jawab mengawasi pejabat eselon dua.
Sedangkan pejabat eselon dua, bertanggung jawab mengawasi pejabat eselon tiga dan seterusnya. "Ada sistem yang mengatur secara berjenjang," katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar Kartius saat inspeksi mendadak ke sejumlah instansi, termasuk Dinas Pekerjaan Umum mengaku kecewa dengan tingkat disiplin pegawainya.
Dari sidak tersebut, hanya ada sembilan pegawai yang hadir. Selain itu, tidak ada apel pagi, dan alat absensi elektronik tidak berfungsi.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014