Pontianak (Antara Kalbar) - Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun 2012.
"Dari skala 0 sampai 100, IDI Kalbar tahun 2013 sebesar 67,52 atau naik 2,14 poin dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 65,38," kata Kepala BPS Provinsi Kalbar Badar di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan IDI Kalbar bukanlah alat ukur kinerja pemerintah. IDI dihitung berdasarkan tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator.
"Dengan metodologi pengumpulan data yang digunakan berasal dari empat sumber, yakni review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dan lain-lain), focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam," ungkapnya.
Kenaikan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur, yakni kebebasan sipil (civil liberty) yang naik 5,17 poin dari 92,37 tahun 2012 menjadi 97,54 pada 2013, kemudian hak-hak politik (politic rights) naik sebesar 12,18 poin dari 37,18 tahun 2012 menjadi 49,36 tahun 2013, kata Badar.
"Sedangkan lembaga-lembaga demokrasi (institution of demokracy) mengalami penurunan cukup besar, yakni sebesar 17,62 poin dari 76,23 pada tahun 2012, menjadi 58,61 setahun berikutnya," ujarnya.
Badar menambahkan, meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Kalbar masih tetap berada pada kategori sedang.
Hal itu, menunjukkan IDI sebagai alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan kejadian, sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi, kata Badar.
Sementara itu, tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni kategori baik dengan indeks diatas 80, kategori sedang dengan indeks antara 80-60, dan kategori buruk dengan indeks dibawah 60.
(A057/T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Dari skala 0 sampai 100, IDI Kalbar tahun 2013 sebesar 67,52 atau naik 2,14 poin dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 65,38," kata Kepala BPS Provinsi Kalbar Badar di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan IDI Kalbar bukanlah alat ukur kinerja pemerintah. IDI dihitung berdasarkan tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator.
"Dengan metodologi pengumpulan data yang digunakan berasal dari empat sumber, yakni review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dan lain-lain), focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam," ungkapnya.
Kenaikan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur, yakni kebebasan sipil (civil liberty) yang naik 5,17 poin dari 92,37 tahun 2012 menjadi 97,54 pada 2013, kemudian hak-hak politik (politic rights) naik sebesar 12,18 poin dari 37,18 tahun 2012 menjadi 49,36 tahun 2013, kata Badar.
"Sedangkan lembaga-lembaga demokrasi (institution of demokracy) mengalami penurunan cukup besar, yakni sebesar 17,62 poin dari 76,23 pada tahun 2012, menjadi 58,61 setahun berikutnya," ujarnya.
Badar menambahkan, meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Kalbar masih tetap berada pada kategori sedang.
Hal itu, menunjukkan IDI sebagai alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan kejadian, sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi, kata Badar.
Sementara itu, tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni kategori baik dengan indeks diatas 80, kategori sedang dengan indeks antara 80-60, dan kategori buruk dengan indeks dibawah 60.
(A057/T011)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014