Jakarta (Antara Kalbar) - Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Niken Widiastuti mengatakan LPP RRI menyiarkan hitung cepat suara Pemilu Presiden 2014 hanya untuk mengoptimalkan sumber daya manusia pada pusat penelitian dan
pengembangan.
"LPP RRI sama sekali tidak berpihak kepada salah satu capres (calon presiden) yang berkompetisi, tapi hanya ingin mengoptimalkan sumber daya manusia di puslitbang yang memang tugasnya melakukan riset pendengar," kata Niken Widiastuti menjawab pertanyaan wartawan usai diskusi "Forum Legislasi: RUU RTRI" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Menurut Niken, RRI membuat hitung cepat Pemilu Presiden 2014 yang dilakukan oleh divisi pusat penelitian dan pengembangan (puslitbang) yang sehari-hari bertugas melakukan riset pendengar, termasuk penelitian persepsi publik untuk kepentingan siaran.
Karena tugas LPP RRI melakukan siaran, katanya, maka masih riset yang dilakukan puslitbang, termasuk hitung cepat Pemilu Presiden 2014 disiarkan untuk efisiensi dan optimalisasi sumber daya manusia di puslitbang.
"Tenaga-tenaga peneliti di Puslitbang RRI banyak yang ahli.
Sambil melakukan penelitian persepsi pendengar, sekaligus melakukan hitung cepat yang dilakukan di 2.200 TPS di seluruh Indonesia," katanya.
Anggarannya, kata dia, menggunakan anggaran Puslitbang RRI, yakni satu kali bekerja tapi memperoleh dua hasil.
Niken mengatakan RRI sudah melakukan hitung cepat pada pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2009.
"Hasil hitung cepat RRI pada 2009 relatif sama dengan hasil hitung resmi. Pada saat itu, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada RRI, karena menilai hitungan cepat RRI relatif sama dengan
hitungan KPU," katanya.
Ia mengatakan RRI pada saat itu juga mendapat penghargaan dari KPU dan diberikan izin untuk terus melakukan hitung cepat.
Pada Pemilu Legislatif 2014, menurut Niken, hasil hitung cepat RRI relatif sama dengan hitungan resmi dari KPU.
"Namun, pada hitung cepat Pemilu Presiden 2014 terjadi kontroversi, karena ada lembaga survei yang hasil hitung cepatnya berbeda," katanya.
Ia kembali mengatakan RRI juga sudah menghentikan penyiaran hitung cepat setelah ada permintaan dari lembaga terkait untuk menghentikan penyiaran hitung cepat.
Ia mengajak masyarakat untuk sama-sama menunggu hasil hitungan resmi dari KPU pada 22 Juli mendatang.
(R024/M.H. Atmoko)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
pengembangan.
"LPP RRI sama sekali tidak berpihak kepada salah satu capres (calon presiden) yang berkompetisi, tapi hanya ingin mengoptimalkan sumber daya manusia di puslitbang yang memang tugasnya melakukan riset pendengar," kata Niken Widiastuti menjawab pertanyaan wartawan usai diskusi "Forum Legislasi: RUU RTRI" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Menurut Niken, RRI membuat hitung cepat Pemilu Presiden 2014 yang dilakukan oleh divisi pusat penelitian dan pengembangan (puslitbang) yang sehari-hari bertugas melakukan riset pendengar, termasuk penelitian persepsi publik untuk kepentingan siaran.
Karena tugas LPP RRI melakukan siaran, katanya, maka masih riset yang dilakukan puslitbang, termasuk hitung cepat Pemilu Presiden 2014 disiarkan untuk efisiensi dan optimalisasi sumber daya manusia di puslitbang.
"Tenaga-tenaga peneliti di Puslitbang RRI banyak yang ahli.
Sambil melakukan penelitian persepsi pendengar, sekaligus melakukan hitung cepat yang dilakukan di 2.200 TPS di seluruh Indonesia," katanya.
Anggarannya, kata dia, menggunakan anggaran Puslitbang RRI, yakni satu kali bekerja tapi memperoleh dua hasil.
Niken mengatakan RRI sudah melakukan hitung cepat pada pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2009.
"Hasil hitung cepat RRI pada 2009 relatif sama dengan hasil hitung resmi. Pada saat itu, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada RRI, karena menilai hitungan cepat RRI relatif sama dengan
hitungan KPU," katanya.
Ia mengatakan RRI pada saat itu juga mendapat penghargaan dari KPU dan diberikan izin untuk terus melakukan hitung cepat.
Pada Pemilu Legislatif 2014, menurut Niken, hasil hitung cepat RRI relatif sama dengan hitungan resmi dari KPU.
"Namun, pada hitung cepat Pemilu Presiden 2014 terjadi kontroversi, karena ada lembaga survei yang hasil hitung cepatnya berbeda," katanya.
Ia kembali mengatakan RRI juga sudah menghentikan penyiaran hitung cepat setelah ada permintaan dari lembaga terkait untuk menghentikan penyiaran hitung cepat.
Ia mengajak masyarakat untuk sama-sama menunggu hasil hitungan resmi dari KPU pada 22 Juli mendatang.
(R024/M.H. Atmoko)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014