Sungai Raya (Antara Kalbar) - Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Kubu Raya, Mustafa menilai kinerja Dinas Pendidikan setempat sangat tidak profesional sehingga mengakibatkan banyak sekolah yang melakukan pemungutan biaya masuk dan daftar ulang sekolah.
"Saya sendiri sudah mendengar banyak keluhan dari masyarakat terkait pungutan biaya masuk dan daftar ulang yang dilakukan oleh pihak sekolah. Ini jelas menjadi salah satu sebab dari tidak profesionalnya kinerja Dinas Pendidikan Kubu Raya saat ini," kata Mustafa di Sungai Raya, Senin.
Dia menyatakan, keluhan masyarakat tersebut terjadi hampir di semua kecamatan yang ada di Kubu Raya dan hal itu menimbulkan keprihatinan bagi dirinya. Di saat pemerintah pusat telah menggratiskan pendidikan untuk tingkat SD dan SMP, namun, kenyataannya di lapangan masih banyak penarikan yang dilakukan oleh sekolah.
"Saya melihat pola kinerja kepala dinas pendidikan yang ada saat ini sudah tidak lagi terpola, karena pada tahun ini tidak ada lagi surat edaran kepada seluruh sekolah tentang larangan berbagai pungutan. Tidak seperti tahun sebelumnya, sebelum penerimaan siswa baru, kepala dinas sebelumnya melakukan pemanggilan kepada seluruh kepala sekolah dan mengeluarkan surat edaran larangan pungutan tersebut," tuturnya.
Hal itu juga yang mengakibatkan ada beberapa sekolah yang menerima siswa melebihi kapasitas kelas yang ada. Dia mencontohkan pada Kecamatan Kubu, ada SMP yang menerima siswa sampai empat kelas, padahal daya tampung siswa hanya dua kelas.
"Saya menilai kinerja kepala Dinas pendidikan sekarang jauh menurun, tidak seperti para pendahulunya. Buktinya saat kita menelpon kepala dinas terkait untuk melakukan koordinasi dan menanyakan berbagai permasalahan pendidikan yang ada, tidak pernah direspon dan ini menunjukkan tidak ada kerja sama yang baik dari dinas tersebut," katanya.
Mengenai masalah pungutan yang terjadi di sekolah negeri, dia minta kepada Bupati Kubu Raya Rusman Ali untuk serius karena pada saat kampanye pencalonan sebagai bupati beberapa waktu lalu, Rusman Ali menjanjikan pendidikan yang benar-benar gratis bagi masyarakat Kubu Raya.
"Saya rasa ini harus segera disikapi, karena kalau tidak jelas ini tidak sesuai dengan janji pak bupati," kata Mustafa.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Saya sendiri sudah mendengar banyak keluhan dari masyarakat terkait pungutan biaya masuk dan daftar ulang yang dilakukan oleh pihak sekolah. Ini jelas menjadi salah satu sebab dari tidak profesionalnya kinerja Dinas Pendidikan Kubu Raya saat ini," kata Mustafa di Sungai Raya, Senin.
Dia menyatakan, keluhan masyarakat tersebut terjadi hampir di semua kecamatan yang ada di Kubu Raya dan hal itu menimbulkan keprihatinan bagi dirinya. Di saat pemerintah pusat telah menggratiskan pendidikan untuk tingkat SD dan SMP, namun, kenyataannya di lapangan masih banyak penarikan yang dilakukan oleh sekolah.
"Saya melihat pola kinerja kepala dinas pendidikan yang ada saat ini sudah tidak lagi terpola, karena pada tahun ini tidak ada lagi surat edaran kepada seluruh sekolah tentang larangan berbagai pungutan. Tidak seperti tahun sebelumnya, sebelum penerimaan siswa baru, kepala dinas sebelumnya melakukan pemanggilan kepada seluruh kepala sekolah dan mengeluarkan surat edaran larangan pungutan tersebut," tuturnya.
Hal itu juga yang mengakibatkan ada beberapa sekolah yang menerima siswa melebihi kapasitas kelas yang ada. Dia mencontohkan pada Kecamatan Kubu, ada SMP yang menerima siswa sampai empat kelas, padahal daya tampung siswa hanya dua kelas.
"Saya menilai kinerja kepala Dinas pendidikan sekarang jauh menurun, tidak seperti para pendahulunya. Buktinya saat kita menelpon kepala dinas terkait untuk melakukan koordinasi dan menanyakan berbagai permasalahan pendidikan yang ada, tidak pernah direspon dan ini menunjukkan tidak ada kerja sama yang baik dari dinas tersebut," katanya.
Mengenai masalah pungutan yang terjadi di sekolah negeri, dia minta kepada Bupati Kubu Raya Rusman Ali untuk serius karena pada saat kampanye pencalonan sebagai bupati beberapa waktu lalu, Rusman Ali menjanjikan pendidikan yang benar-benar gratis bagi masyarakat Kubu Raya.
"Saya rasa ini harus segera disikapi, karena kalau tidak jelas ini tidak sesuai dengan janji pak bupati," kata Mustafa.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014