Sungai Raya (Antara Kalbar) - Bupati Kubu Raya Kalimantan Barat, Rusman Ali berharap pemerintah desa dapat membantu pencanangan program pembangunan tingkat dasar di tingkat desa hingga dusun.
"Kami dari pemerintah kabupaten berharap Pemerintah desa dapat menjalankan kerjanya secara maksimal dalam upaya meningkatkan pendapat asli desa, dan melakukan pengawalan Pajak bumi dan bangunan (PBB). Yang tidak kalah penting yang harus dilakukan pemerintah desa adalah melakukan penataan ruang," kata Rusman Ali di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, Pemkab Kubu Raya akan terus memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dalam hal penyampaian laporan. Sehingga meminimalisir temuan-temuan, untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang melanggar pidana.
Dia mengatakan sejauh ini memang belum ada ditemukan ada pemerintah desa yang berupaya memanipulasi data untuk menyelewengkan anggaran dana desa yang telah dikucurkan selama masa pemerintahannya.
"Sejauh ini masih aman, tapi informasi yang saya dapat, sebelumnya memang ada beberapa desa yang melanggar administratif itu sudah diberikan peringatan, teguran,
dan dilakukan pembinaan," tuturnya.
Dia menjelaskan, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap permasalahan yang bersangkutan dengan ADD, diantaranya masih ada kurang sinkronnya antara Badan pemusyawaratan desa dengan kepala desa, ditemuinya ketidakpatuhan aparat terhadap aturan administrasi, dan ditemukan ada beberapa desa yang masih belum transparan dalam hal penggunaan ADD.
"Dari evaluasi, tinggal tiga desa yang sampai saat ini tidak patuh dengan aturan peruntukan ADD," katanya.
Di dalam Peraturan bupati (Perbub), lanjut dia sudah ditegaskan bahwa bagi pemerintah desa yang tidak patuh dalam pengajuan ADD tahap satu dan tahap dua maka akan diberi sanksi potongan lima persen anggaran dan jika tidak mengajukan sama sekali, maka sanksi yang diberikan potongan sepuluh persen. Dana potongan tersebut disubsidikan kepada desa yang patuh terhadap aturan.
Dia memastikan sejauh ini peruntukan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah tepat sasaran. Hal itu dapat dilihat dengan minimnya permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan masyarakat.
(KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kami dari pemerintah kabupaten berharap Pemerintah desa dapat menjalankan kerjanya secara maksimal dalam upaya meningkatkan pendapat asli desa, dan melakukan pengawalan Pajak bumi dan bangunan (PBB). Yang tidak kalah penting yang harus dilakukan pemerintah desa adalah melakukan penataan ruang," kata Rusman Ali di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, Pemkab Kubu Raya akan terus memberikan pemahaman kepada pemerintah desa dalam hal penyampaian laporan. Sehingga meminimalisir temuan-temuan, untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang melanggar pidana.
Dia mengatakan sejauh ini memang belum ada ditemukan ada pemerintah desa yang berupaya memanipulasi data untuk menyelewengkan anggaran dana desa yang telah dikucurkan selama masa pemerintahannya.
"Sejauh ini masih aman, tapi informasi yang saya dapat, sebelumnya memang ada beberapa desa yang melanggar administratif itu sudah diberikan peringatan, teguran,
dan dilakukan pembinaan," tuturnya.
Dia menjelaskan, pihaknya telah melakukan pendataan terhadap permasalahan yang bersangkutan dengan ADD, diantaranya masih ada kurang sinkronnya antara Badan pemusyawaratan desa dengan kepala desa, ditemuinya ketidakpatuhan aparat terhadap aturan administrasi, dan ditemukan ada beberapa desa yang masih belum transparan dalam hal penggunaan ADD.
"Dari evaluasi, tinggal tiga desa yang sampai saat ini tidak patuh dengan aturan peruntukan ADD," katanya.
Di dalam Peraturan bupati (Perbub), lanjut dia sudah ditegaskan bahwa bagi pemerintah desa yang tidak patuh dalam pengajuan ADD tahap satu dan tahap dua maka akan diberi sanksi potongan lima persen anggaran dan jika tidak mengajukan sama sekali, maka sanksi yang diberikan potongan sepuluh persen. Dana potongan tersebut disubsidikan kepada desa yang patuh terhadap aturan.
Dia memastikan sejauh ini peruntukan ADD yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah tepat sasaran. Hal itu dapat dilihat dengan minimnya permasalahan-permasalahan yang dikeluhkan masyarakat.
(KR-RDO/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014