Pontianak (Antara Kalbar) - Direktur Pusat Kebijakan Publik Indonesia (Puskepi) Sofyano Zakaria menyatakan pemerintah sudah harus memikirkan pengembangan energi listrik berbasis kepulauan dan terbarukan.
"Sudah saatnya pemerintah mengembangkan energi listrik yang terbarukan, sehingga subsidi untuk BBM tidak membengkak lagi," kata Sofyano Zakaria saat menghadiri halal bihalal Pertamina dengan media di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan energi terbarukan sebagai pusat pengembangan energi listrik tersebut bisa bersumber dari air terjun, matahari, nuklir maupun menggunakan sumber daya alam lainnya.
"Program pemerintah di bidang pengembangan energi terbarukan memang ada, tetapi pemerintah belum fokus, padahal cadangan minyak kita tinggal 25 tahun, batu barang tinggal 72 tahun, dan gas sekitar 120 tahun ke depannya," kata Sofyano.
Seharusnya, menurut dia pemerintah sudah harus memikirkan energi terbarukan dalam antisipasi semakin menipisnya minyak dan gas tersebut.
"Selain itu, juga harus didukung oleh regulasi yang mengatur agar kendaraan-kendaraan yang diproduksi harus hemat BBM," ungkapnya.
Sementara untuk, uranium atau energi dari nuklir, pemerintah Indonesia sepertinya masih alergi terhadap nuklir.
"Padahal energi nuklir tersebut bisa diterapkan, seperti di pulau tersendiri sehingga bisa menekan seminimal mungkin dampaknya kalau terjadi apa-apa," ujarnya.
Apalagi, Indonesia banyak pulau-pulau kosong sehingga sangat cocok untuk pengembangan energi dari nuklir untuk memenuhi pasokan listrik dan dalam rangka melakukan penghematan terhadap BBM.
"Energi yang paling murah saat ini, yakni dari nuklir, sehingga pemerintah tinggal menghitung tingkat keamanannya, seandainya kalau terjadi kebocoran, tetapi tidak sampai berdampak pada pulau yang ada penduduknya," kata Sofyano.
(A057/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Sudah saatnya pemerintah mengembangkan energi listrik yang terbarukan, sehingga subsidi untuk BBM tidak membengkak lagi," kata Sofyano Zakaria saat menghadiri halal bihalal Pertamina dengan media di Pontianak, Senin.
Ia menjelaskan energi terbarukan sebagai pusat pengembangan energi listrik tersebut bisa bersumber dari air terjun, matahari, nuklir maupun menggunakan sumber daya alam lainnya.
"Program pemerintah di bidang pengembangan energi terbarukan memang ada, tetapi pemerintah belum fokus, padahal cadangan minyak kita tinggal 25 tahun, batu barang tinggal 72 tahun, dan gas sekitar 120 tahun ke depannya," kata Sofyano.
Seharusnya, menurut dia pemerintah sudah harus memikirkan energi terbarukan dalam antisipasi semakin menipisnya minyak dan gas tersebut.
"Selain itu, juga harus didukung oleh regulasi yang mengatur agar kendaraan-kendaraan yang diproduksi harus hemat BBM," ungkapnya.
Sementara untuk, uranium atau energi dari nuklir, pemerintah Indonesia sepertinya masih alergi terhadap nuklir.
"Padahal energi nuklir tersebut bisa diterapkan, seperti di pulau tersendiri sehingga bisa menekan seminimal mungkin dampaknya kalau terjadi apa-apa," ujarnya.
Apalagi, Indonesia banyak pulau-pulau kosong sehingga sangat cocok untuk pengembangan energi dari nuklir untuk memenuhi pasokan listrik dan dalam rangka melakukan penghematan terhadap BBM.
"Energi yang paling murah saat ini, yakni dari nuklir, sehingga pemerintah tinggal menghitung tingkat keamanannya, seandainya kalau terjadi kebocoran, tetapi tidak sampai berdampak pada pulau yang ada penduduknya," kata Sofyano.
(A057/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014