Sintang (Antara Kalbar) - Apapun keputusan pemerintah pusat terhadap pilihan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan diputuskan akan diikuti oleh Kabupaten Sintang.
Bupati Sintang, Milton Crosby menyampaikan jika keputusannya sistem Pilkada langsung akan diikuti. Begitu juga jika pilihannya menggunakan sistem Pilkada tidak langsung yang dipilih oleh DPRD tetap akan diikuti.
"Kami akan setujui apapun keputusannya tentang sistem dalam Pilkada karena sama-sama baik dua sistem tersebut," katanya.
Dia menilai jika menggunakan sistem Pilkada tidak langsung yaitu dipilih oleh DPRD maka dari segi pembiayaan akan lebih murah. Dikatakannya, sistem Pilkada langsung justru akan menghabiskan anggaran.
"Dalam Pilkada sebelum-sebelumnya, anggaran yang dihabiskan mencapai Rp50 miliar," katanya.
Sementara jika Pilkada tidak langsung, lanjut Milton, maka dana Rp50 miliar ini bisa digunakan untuk pembangunan. Dikatakannya, untuk Pilkada tahun depan, Pemkab Sintang harus menyiapkan anggaran Rp55 miliar.
"Anggaran Rp55 miliar ini untuk satu putaran saja. Kalau dua putaran maka anggarannya dua kali lipat. Jika dana ini digunakan untuk pembangunan, berapa banyak jalan dan jembatan yang bisa dibangun," ujarnya.
Milton mengatakan Pilkada secara langsung jelas akan membebankan keuangan daerah karena daerah harus menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada.
"Anggaran Rp55 miliar ini untuk pelaksanaan Pilkada seperti untuk KPU, PPK dan lainnya," ungkapnya.
Ia menilai Pilkada secara langsung tidak akan menciderai demokrasi. Sebab sistem ini termasuk dalam demokrasi karena dewan merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat.
"Jika Pilkada dengan sistem tidak langsung maka anggaran yang dibutuhkan sedikit. Paling untuk minum-minum kopi saja. Untuk surat suara pun hanya berapa," tuturnya.
Menurutnya, meski Pilkada secara tidak langsung rawan politik uang namun hal ini bisa diminimalkan apa lagi sekarang tingkat pengawasan sudah ketat. Justru menurut Milton dengan Pilkada secara tidak langsung dapat meminimalkan politik uang, politik curang yang massif.
(Faiz/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Bupati Sintang, Milton Crosby menyampaikan jika keputusannya sistem Pilkada langsung akan diikuti. Begitu juga jika pilihannya menggunakan sistem Pilkada tidak langsung yang dipilih oleh DPRD tetap akan diikuti.
"Kami akan setujui apapun keputusannya tentang sistem dalam Pilkada karena sama-sama baik dua sistem tersebut," katanya.
Dia menilai jika menggunakan sistem Pilkada tidak langsung yaitu dipilih oleh DPRD maka dari segi pembiayaan akan lebih murah. Dikatakannya, sistem Pilkada langsung justru akan menghabiskan anggaran.
"Dalam Pilkada sebelum-sebelumnya, anggaran yang dihabiskan mencapai Rp50 miliar," katanya.
Sementara jika Pilkada tidak langsung, lanjut Milton, maka dana Rp50 miliar ini bisa digunakan untuk pembangunan. Dikatakannya, untuk Pilkada tahun depan, Pemkab Sintang harus menyiapkan anggaran Rp55 miliar.
"Anggaran Rp55 miliar ini untuk satu putaran saja. Kalau dua putaran maka anggarannya dua kali lipat. Jika dana ini digunakan untuk pembangunan, berapa banyak jalan dan jembatan yang bisa dibangun," ujarnya.
Milton mengatakan Pilkada secara langsung jelas akan membebankan keuangan daerah karena daerah harus menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada.
"Anggaran Rp55 miliar ini untuk pelaksanaan Pilkada seperti untuk KPU, PPK dan lainnya," ungkapnya.
Ia menilai Pilkada secara langsung tidak akan menciderai demokrasi. Sebab sistem ini termasuk dalam demokrasi karena dewan merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat.
"Jika Pilkada dengan sistem tidak langsung maka anggaran yang dibutuhkan sedikit. Paling untuk minum-minum kopi saja. Untuk surat suara pun hanya berapa," tuturnya.
Menurutnya, meski Pilkada secara tidak langsung rawan politik uang namun hal ini bisa diminimalkan apa lagi sekarang tingkat pengawasan sudah ketat. Justru menurut Milton dengan Pilkada secara tidak langsung dapat meminimalkan politik uang, politik curang yang massif.
(Faiz/N005)
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014