Sintang (Antara Kalbar) - Pembangunan 110 kantor desa baru yang dimulai 2013 harusnya sudah selesai semua. Namun ternyata ada beberapa desa yang belum menyelesaikan pembangunan kantor desa baru tersebut.
Kepala Kantor Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sintang, Hendrika menyampaikan beberapa desa yang belum menyelesaikan pembangunan kantor desanya telah diberikan sanksi. “Kami memberikan sanksi tidak dicairkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa yang belum menyelesaikan pembangunan kantor desanya,†ungkap Hendrika.
Namun saat ditanya desa mana saja yang mendapatkan sanksi tersebut, Hendrika enggan menyebutkannya. Dia hanya mengatakan tidak banyak desa yang belum menyelesaikan pembangunan kantor desanya.
Hendrika mengatakan pembangunan 110 kantor desa ini melibatkan langsung pemerintah desa induk agar ada koordinasi antara desa induk dengan desa pemekaran. “Anggaran untuk pembangunan 110 kantor desa tersebut sudah disiapkan tahun 2013 lalu,†ujarnya.
Hendrika mengatakan anggaran untuk pembangunan kantor desa ini bervariasi setiap desanya. Anggarannya antara Rp60-85 juta untuk setiap kantor desa. “Untuk desa yang dekat anggarannya Rp60 juta sedangkan untuk desa yang jauh, anggarannya Rp85 juta,†ungkapnya.
Dia menjelaskan anggaran ini sudah dihitung-hitung dimana semakin jauh letak desa pemekaran tersebut semakin besar juga anggaran yang dibutuhkan. Selain fokus membangun kantor desa baru, lanjut Hendrika, pihaknya sedang fokus melakukan peningkatan sumber daya manusia, penguatan penyelenggaraan pemerintah desa dan program pemberdayaan masyarakat.
“Kami juga sedang melakukan pendataan aset desa dan pemeliharaan fasilitas pemerintahan desa,†ujarnya.
Dikatakannya, pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa ini dilakukan karena masih banyaknya persoalan administrasi yang belum dipahami oleh pemerintah desa.
“Salah satu persoalan yang seringkali dikeluhkan desa ialah masalah penyusunan APBDes yang katanya sulit dan dipersulit oleh Pemkab. Padahal Pemakb tidak pernah mempersulitnya hanya saja mereka yang belum paham,†tegasnya.
Dia juga mengungkapkan sampai saat ini dana ADD yang sudah dicairkan hampir sekitar 50 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Kepala Kantor Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sintang, Hendrika menyampaikan beberapa desa yang belum menyelesaikan pembangunan kantor desanya telah diberikan sanksi. “Kami memberikan sanksi tidak dicairkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa yang belum menyelesaikan pembangunan kantor desanya,†ungkap Hendrika.
Namun saat ditanya desa mana saja yang mendapatkan sanksi tersebut, Hendrika enggan menyebutkannya. Dia hanya mengatakan tidak banyak desa yang belum menyelesaikan pembangunan kantor desanya.
Hendrika mengatakan pembangunan 110 kantor desa ini melibatkan langsung pemerintah desa induk agar ada koordinasi antara desa induk dengan desa pemekaran. “Anggaran untuk pembangunan 110 kantor desa tersebut sudah disiapkan tahun 2013 lalu,†ujarnya.
Hendrika mengatakan anggaran untuk pembangunan kantor desa ini bervariasi setiap desanya. Anggarannya antara Rp60-85 juta untuk setiap kantor desa. “Untuk desa yang dekat anggarannya Rp60 juta sedangkan untuk desa yang jauh, anggarannya Rp85 juta,†ungkapnya.
Dia menjelaskan anggaran ini sudah dihitung-hitung dimana semakin jauh letak desa pemekaran tersebut semakin besar juga anggaran yang dibutuhkan. Selain fokus membangun kantor desa baru, lanjut Hendrika, pihaknya sedang fokus melakukan peningkatan sumber daya manusia, penguatan penyelenggaraan pemerintah desa dan program pemberdayaan masyarakat.
“Kami juga sedang melakukan pendataan aset desa dan pemeliharaan fasilitas pemerintahan desa,†ujarnya.
Dikatakannya, pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa ini dilakukan karena masih banyaknya persoalan administrasi yang belum dipahami oleh pemerintah desa.
“Salah satu persoalan yang seringkali dikeluhkan desa ialah masalah penyusunan APBDes yang katanya sulit dan dipersulit oleh Pemkab. Padahal Pemakb tidak pernah mempersulitnya hanya saja mereka yang belum paham,†tegasnya.
Dia juga mengungkapkan sampai saat ini dana ADD yang sudah dicairkan hampir sekitar 50 persen.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014