Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan inventarisasi dan pemetaan PNS potensial sebagai bagian dari strategi untuk mempersiapkan aparatur yang profesional dan kompeten dalam menduduki suatu jabatan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar Kartius di Pontianak, Jumat, mengatakan pemetaan tersebut sekaligus implementasi menempatkan orang yang tepat di jabatan yang tepat.
"Sekaligus mewujudkan prinsip keadilan dan keterbukaan khususnya dalam rangka promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemprov Kalbar," ujar Kartius.
Ia melanjutkan bahwa melalui pemetaan itu diharapkan akan diperoleh informasi dan data yang akurat tentang kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing PNS yang dinilai potensial. "Selain sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka pengembangan karier ke depan," katanya.
Ia menambahkan informasi dan data tersebut juga dijadikan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan aparatur di masa mendatang.
Sedangkan di sisi lain, ketersediaan informasi dan data yang berkaitan dengan kompetensi aparatur di lingkungan Pemprov Kalbar juga diperlukan guna menginventarisasi dan memetakan kualitas, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing PNS.
"Sehingga arah pembinaan dan pengembangan yang dilakukan menjadi lebih terarah sesuai dengan kebutuhan individu dan tuntutan organisasi," katanya menegaskan.
Ia berharap dengan pemetaan itu yang bersangkutan akan mampu bekerja secara maksimal dalam jabatannya.
Ia mengakui manajemen kepegawaian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan yang ditetapkan organisasi, menjadi hal yang penting. "Karena akan mempengaruhi bagaimana seorang aparatur mampu berkontribusi sesuai dengan harapan organisasi," kata dia.
Dengan manajemen kepegawaian yang sesuai dengan visi dan misi organisasi diharapkan dapat mewujudkan aparatur yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tuntutan dan harapan organisasi.
Ia tidak memungkiri adanya anggapan BKD belum mampu menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, serta integritas dan kompetensi, baik pada tahap pengadaan dan seleksi, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, pola karir, pengendalian jumlah dan distribusi pegawai, hingga penetapan pensiun.
"Sebagai salah satu strategi untuk memperbaiki citra manajemen kepegawaian, sejak tahun 2010 BKD Provinsi Kalbar telah mulai menerapkan pengelolaan aparatur berbasis kompetensi yang terintegrasi dengan visi, misi dan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi," ujarnya.
(T011/F002)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar Kartius di Pontianak, Jumat, mengatakan pemetaan tersebut sekaligus implementasi menempatkan orang yang tepat di jabatan yang tepat.
"Sekaligus mewujudkan prinsip keadilan dan keterbukaan khususnya dalam rangka promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemprov Kalbar," ujar Kartius.
Ia melanjutkan bahwa melalui pemetaan itu diharapkan akan diperoleh informasi dan data yang akurat tentang kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing PNS yang dinilai potensial. "Selain sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka pengembangan karier ke depan," katanya.
Ia menambahkan informasi dan data tersebut juga dijadikan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan aparatur di masa mendatang.
Sedangkan di sisi lain, ketersediaan informasi dan data yang berkaitan dengan kompetensi aparatur di lingkungan Pemprov Kalbar juga diperlukan guna menginventarisasi dan memetakan kualitas, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing PNS.
"Sehingga arah pembinaan dan pengembangan yang dilakukan menjadi lebih terarah sesuai dengan kebutuhan individu dan tuntutan organisasi," katanya menegaskan.
Ia berharap dengan pemetaan itu yang bersangkutan akan mampu bekerja secara maksimal dalam jabatannya.
Ia mengakui manajemen kepegawaian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan yang ditetapkan organisasi, menjadi hal yang penting. "Karena akan mempengaruhi bagaimana seorang aparatur mampu berkontribusi sesuai dengan harapan organisasi," kata dia.
Dengan manajemen kepegawaian yang sesuai dengan visi dan misi organisasi diharapkan dapat mewujudkan aparatur yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tuntutan dan harapan organisasi.
Ia tidak memungkiri adanya anggapan BKD belum mampu menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, serta integritas dan kompetensi, baik pada tahap pengadaan dan seleksi, promosi dan mutasi, penilaian kinerja, pola karir, pengendalian jumlah dan distribusi pegawai, hingga penetapan pensiun.
"Sebagai salah satu strategi untuk memperbaiki citra manajemen kepegawaian, sejak tahun 2010 BKD Provinsi Kalbar telah mulai menerapkan pengelolaan aparatur berbasis kompetensi yang terintegrasi dengan visi, misi dan nilai-nilai yang ada di dalam organisasi," ujarnya.
(T011/F002)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014