Jakarta (Antara Kalbar) - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) mengatakan tim transisi Jokowi-Jusuf Kalla merespons penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) khusus untuk angkutan umum penumpang dan barang.
"Tim transisi sudah merespons dan akan memperjuangkan permintaan kami yang menolak kenaikan BBM bersubsidi oada angkutan umum dan barang," kata Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, Organda menolak kenaikan BBM bersubsidi karena tidak ada insentif nyata kepada angkutan umum dan barang, sehingga akan memberatkan ekonomi keluarga sopir angkutan umum.
"Malah insentif dan bebas pajak yang diberikan ke mobil murah yang penikmat BBM subsidi, yang jelas salah sasaran sekali," kata dia.
Menurut dia, kebijakan pemerintah tidak mengedepankan keberpihakan kepada terciptanya angkutan umum penumpang dan barang yang berkelanjutan.
Selain itu, katanya, angkutan liar marak beroperasi dan mengambil porsi angkutan umum sehingga membahayakan kelangsungan operator yang sah memiliki izin resmi.
"Belum ada tindakan konkrit pemerintah terhadap maraknya pertumbuhan angkutan liar tanpa izin," kata dia.
Ia mengatakan pemerintah harus mengutamakan BBM bersubsidi bagi angkutan umum dan barang agar tetap dapat beroperasi melayani masyarakat," katanya.
(SDP-82/E.S. Syafei)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014