Pontianak (Antara Kalbar) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mendesak pemerintahan dibawah Presiden Joko Widodo harus menkonsultasikan kepada KPK dan PPATK saat akan menetapkan direksi dan komisaris BUMN-BUMN yang ada.
"Dengan begitu, bukti nyata bahwa Jokowi serius melaksanakan program revolusi mentalnya. BUMN adalah mesin pencetak uang bagi negara jadi sebaiknya presiden dan menteri BUMN menyeleksi secara ketat calon direksi dan calon komisaris BUMN yang ada," kata Sofyano Zakaria kepada Antara Biro Kalbar di Pontianak, Rabu.
Menurut dia kebijakan Jokowi melakukan lelang jabatan pada Pemprov DKI sebelumnya harusnya bisa diterapkan pula pada BUMN-BUMN, sehingga publik bisa menilai bahwa pemerintahan Jokowi transparan dalam menempatkan direksi dan komisaris pada BUMN dan sekaligus bisa menepis opini publik bahwa BUMN merupakan penampungan bagi mereka yang berjasa kepada presiden dan parpol pendukungnya.
"Menteri BUMN sebaiknya mensyaratkan pula kepada calon direksi dan komisaris BUMN untuk membuat laporan harta kekayaannya yang terbaru, agar publik bisa memberikan penilaian terhadap kekayaan calon direksi dan komisaris yang bersangkutan," ungkapnya.
Presiden dan menteri BUMN sebaiknya juga melakukan "kocok ulang" kembali direksi dan komisaris BUMN-BUMN, khususnya BUMN yang merugi atau yang tidak memenuhi capaian target keuntungan atau dividen, katanya.
Terkait pengawasan terhadap BUMN, menurut Sofyano, menteri BUMN diharapkan pula melibatkan KPK pada setiap BUMN dengan menempatkan petugas KPK pada satuan pemeriksa internal BUMN. Ini bisa memberi nilai positif bagi BUMN dan menjadi dorongan untuk BUMN senantiasa "clear and clean".
Direktur Puskepi menambahkan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, Jokowi juga sebaiknya memaksimalkan kerja sama dengan pihak interpol maupun lembaga perbankan internasional untuk memonitor apakah ada direksi BUMN dan atau pejabat pejabat pemerintah yang memiliki rekening bank diluar negeri.
"Ini memang masalah yang pelik, tetapi harus bisa dicarikan solusinya oleh Jokowi-JK," ujarnya.
Penyimpanan uang hasil korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan diluar negeri akan sulit dipantau dan ini merupakan siasat yang jitu dan aman dari para penggerogot uang negara karena sulit melacak uang hasil korupsi ketika disimpan di bank luar negeri, kata Sofyano.
Dalam kesempatan itu, Sofyano menambahkan maskih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dijalankan Kabinet Kerja Jokowi, seperti menunjuk direktur utama PT Pertamina (Persero) pengganti Karen Agustiawan yang telah mengundurkan diri 1 Oktober 2014.
Pemerintah harus memilih sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan Pertamina menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. "Selain itu dirut yang baru nanti harus memiliki integritas yang baik, serta track record yang bersih dari segala tindak pidana korupsi, bila perlu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada KPK dan PPATK," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Dengan begitu, bukti nyata bahwa Jokowi serius melaksanakan program revolusi mentalnya. BUMN adalah mesin pencetak uang bagi negara jadi sebaiknya presiden dan menteri BUMN menyeleksi secara ketat calon direksi dan calon komisaris BUMN yang ada," kata Sofyano Zakaria kepada Antara Biro Kalbar di Pontianak, Rabu.
Menurut dia kebijakan Jokowi melakukan lelang jabatan pada Pemprov DKI sebelumnya harusnya bisa diterapkan pula pada BUMN-BUMN, sehingga publik bisa menilai bahwa pemerintahan Jokowi transparan dalam menempatkan direksi dan komisaris pada BUMN dan sekaligus bisa menepis opini publik bahwa BUMN merupakan penampungan bagi mereka yang berjasa kepada presiden dan parpol pendukungnya.
"Menteri BUMN sebaiknya mensyaratkan pula kepada calon direksi dan komisaris BUMN untuk membuat laporan harta kekayaannya yang terbaru, agar publik bisa memberikan penilaian terhadap kekayaan calon direksi dan komisaris yang bersangkutan," ungkapnya.
Presiden dan menteri BUMN sebaiknya juga melakukan "kocok ulang" kembali direksi dan komisaris BUMN-BUMN, khususnya BUMN yang merugi atau yang tidak memenuhi capaian target keuntungan atau dividen, katanya.
Terkait pengawasan terhadap BUMN, menurut Sofyano, menteri BUMN diharapkan pula melibatkan KPK pada setiap BUMN dengan menempatkan petugas KPK pada satuan pemeriksa internal BUMN. Ini bisa memberi nilai positif bagi BUMN dan menjadi dorongan untuk BUMN senantiasa "clear and clean".
Direktur Puskepi menambahkan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, Jokowi juga sebaiknya memaksimalkan kerja sama dengan pihak interpol maupun lembaga perbankan internasional untuk memonitor apakah ada direksi BUMN dan atau pejabat pejabat pemerintah yang memiliki rekening bank diluar negeri.
"Ini memang masalah yang pelik, tetapi harus bisa dicarikan solusinya oleh Jokowi-JK," ujarnya.
Penyimpanan uang hasil korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan diluar negeri akan sulit dipantau dan ini merupakan siasat yang jitu dan aman dari para penggerogot uang negara karena sulit melacak uang hasil korupsi ketika disimpan di bank luar negeri, kata Sofyano.
Dalam kesempatan itu, Sofyano menambahkan maskih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dijalankan Kabinet Kerja Jokowi, seperti menunjuk direktur utama PT Pertamina (Persero) pengganti Karen Agustiawan yang telah mengundurkan diri 1 Oktober 2014.
Pemerintah harus memilih sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan Pertamina menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. "Selain itu dirut yang baru nanti harus memiliki integritas yang baik, serta track record yang bersih dari segala tindak pidana korupsi, bila perlu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada KPK dan PPATK," ujarnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014