Pontianak (Antara Kalbar) - KPU Provinsi Kalimantan Barat meminta kabupaten dan kota menyampaikan kategori unggulan (best practise) di wilayahnya masing-masing untuk dinilai menjadi yang terbaik.
"KPU mempunyai program untuk memberikan penghargaan kepada penyelenggara pemilu," kata Ketua KPU Provinsi Kalbar Umi Rifdiyawati di Pontianak, Senin.
Menurut dia, ada tiga jenis penghargaan yang akan diberikan. Yakni penghargaan atas partisipasi penyelenggaraan pemilu, penghargaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi, dan penghargaan lainnya.
Ia menambahkan, untuk kategori yang b, meliputi kreasi sosialisasi dan partisipasi pemilu, transparansi informasi pemilu.
Kemudian, daftar pemilih berkualitas, penyelenggaraan pemilu berintegritas, iklan layanan masyarakat kreatif, pemilu akses, termasuk hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
Sedangkan untuk penilaian dibentuk secara berjenjang, kata dia. Misalnya untuk menilai KPU di tingkat kabupaten atau kota, dibentuk oleh KPU Provinsi.
Sementara tim penilai terdiri atas unsur anggota KPU provinsi, profesional/akademisi/tokoh masyarakat.
Syarat-syarat sebagai tim penilai memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan/atau demokrasi dan/atau praktisi yang memiliki keahlian yang relevan, berintegritas, serta tidak berasal dari partai politik.
Ia menambahkan, terkait hal itu, KPU Provinsi Kalbar telah sosialisasi kepada KPU di kabupaten dan kota.
"Penilaian dimulai November dan pemberian penghargaan pada akhir Desember," kata Umi Rifdiyawati.
(T011/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"KPU mempunyai program untuk memberikan penghargaan kepada penyelenggara pemilu," kata Ketua KPU Provinsi Kalbar Umi Rifdiyawati di Pontianak, Senin.
Menurut dia, ada tiga jenis penghargaan yang akan diberikan. Yakni penghargaan atas partisipasi penyelenggaraan pemilu, penghargaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berprestasi, dan penghargaan lainnya.
Ia menambahkan, untuk kategori yang b, meliputi kreasi sosialisasi dan partisipasi pemilu, transparansi informasi pemilu.
Kemudian, daftar pemilih berkualitas, penyelenggaraan pemilu berintegritas, iklan layanan masyarakat kreatif, pemilu akses, termasuk hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
Sedangkan untuk penilaian dibentuk secara berjenjang, kata dia. Misalnya untuk menilai KPU di tingkat kabupaten atau kota, dibentuk oleh KPU Provinsi.
Sementara tim penilai terdiri atas unsur anggota KPU provinsi, profesional/akademisi/tokoh masyarakat.
Syarat-syarat sebagai tim penilai memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan/atau demokrasi dan/atau praktisi yang memiliki keahlian yang relevan, berintegritas, serta tidak berasal dari partai politik.
Ia menambahkan, terkait hal itu, KPU Provinsi Kalbar telah sosialisasi kepada KPU di kabupaten dan kota.
"Penilaian dimulai November dan pemberian penghargaan pada akhir Desember," kata Umi Rifdiyawati.
(T011/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014