Pontianak (Antara Kalbar) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya mengatakan program nasional Kartu Indonesia Sehat perlu didukung dengan data yang valid agar tepat sasaran.
Menurut Christiandy Sanjaya di Pontianak, Kamis, data yang valid agar sasaran pemberian kartu tepat orang. "Dan untuk data ini tentunya ada di bagian kependudukan, bupati, serta wali kota," ujar dia.
Ia menambahkan, jangan sampai warga yang nota bene terbilang mampu secara finansial, mendapatkan kartu tersebut.
Saat ini, lanjut dia, program Kartu Indonesia Sehat telah dibagikan di Jakarta dan akan dilanjutkan ke seluruh daerah di Indonesia. "Ini program nasional. Pemerintah daerah pun harus siap dengan program ini," kata dia.
Ia menjelaskan, program Kartu Indonesia Sehat juga sudah dirintis sejak beberapa tahun lalu. "Semoga saja, ke depannya semakin baik lagi," ujar dia.
Ia mengakui, Kartu Indonesia Sehat diberikan sebagai peningkatan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu terutama bagian dari pengurangan subsidi tertentu. "Misalnya subsidi untuk bahan bakar minyak. Artinya masyarakat disiapkan untuk sehat dan sejahtera," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Andy Jap mengatakan Kartu Indonesia Sehat sama dengan kartu yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Menurut dia, kartu tersebut dibagikan untuk warga Indonesia yang tidak mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS. Ia mengakui, selama ini masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan nasional karena persyaratan yang kurang lengkap seperti kartu keluarga dan KTP.
Mereka biasanya dari kalangan seperti gelandangan, pengemis serta pasien rumah sakit jiwa.
Namun ia mengaku belum mengetahui yang akan diterima di Provinsi Kalbar. Secara keseluruhan di seluruh Indonesia, diperkirakan 1,7 juta jiwa.
***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Menurut Christiandy Sanjaya di Pontianak, Kamis, data yang valid agar sasaran pemberian kartu tepat orang. "Dan untuk data ini tentunya ada di bagian kependudukan, bupati, serta wali kota," ujar dia.
Ia menambahkan, jangan sampai warga yang nota bene terbilang mampu secara finansial, mendapatkan kartu tersebut.
Saat ini, lanjut dia, program Kartu Indonesia Sehat telah dibagikan di Jakarta dan akan dilanjutkan ke seluruh daerah di Indonesia. "Ini program nasional. Pemerintah daerah pun harus siap dengan program ini," kata dia.
Ia menjelaskan, program Kartu Indonesia Sehat juga sudah dirintis sejak beberapa tahun lalu. "Semoga saja, ke depannya semakin baik lagi," ujar dia.
Ia mengakui, Kartu Indonesia Sehat diberikan sebagai peningkatan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu terutama bagian dari pengurangan subsidi tertentu. "Misalnya subsidi untuk bahan bakar minyak. Artinya masyarakat disiapkan untuk sehat dan sejahtera," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Andy Jap mengatakan Kartu Indonesia Sehat sama dengan kartu yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Menurut dia, kartu tersebut dibagikan untuk warga Indonesia yang tidak mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS. Ia mengakui, selama ini masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan nasional karena persyaratan yang kurang lengkap seperti kartu keluarga dan KTP.
Mereka biasanya dari kalangan seperti gelandangan, pengemis serta pasien rumah sakit jiwa.
Namun ia mengaku belum mengetahui yang akan diterima di Provinsi Kalbar. Secara keseluruhan di seluruh Indonesia, diperkirakan 1,7 juta jiwa.
***3***
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014