Pontianak, 13/11 (Antara) - Upah minimum kota (UMK) Pontianak
tahun 2015 sebesar Rp1,6 juta atau lebih besar dari UMP Provinsi
Kalimantan Barat sebesar 1,56 juta, kata Wali Kota Pontianak Sutarmidji.
"Ajuan draf UMK Pontianak sudah diajukan ke saya oleh dewan pengupahan, sehingga tinggal menunggu di keluarkan surat keputusannya saja," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.
Sutarmidji menjelaskan UMK tahun 2015, pada dasarnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. "Tetapi saya lupa besaran UMK tahun lalu berapa," ujarnya.
Menurut dia penetapan besaran UMK dilakukan oleh dewan pengupahan yang terdiri dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak, perwakilan buruh, dan instansi terkait lainnya.
"Kami berharap dengan kenaikan besaran UMK tersebut, bisa meringankan beban para karyawan maupun lainnya," kata Sutarmidji.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar Cornelis akhirnya mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan upah minimum provinsi tahun 2015 sebesar Rp1,56 juta.
Sedangkan bagi perusahaan yang memberikan upah yang lebih tinggi dari ketentuan UMP, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. 01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang UMP sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP-226/MEN/2000.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Ajuan draf UMK Pontianak sudah diajukan ke saya oleh dewan pengupahan, sehingga tinggal menunggu di keluarkan surat keputusannya saja," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.
Sutarmidji menjelaskan UMK tahun 2015, pada dasarnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. "Tetapi saya lupa besaran UMK tahun lalu berapa," ujarnya.
Menurut dia penetapan besaran UMK dilakukan oleh dewan pengupahan yang terdiri dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak, perwakilan buruh, dan instansi terkait lainnya.
"Kami berharap dengan kenaikan besaran UMK tersebut, bisa meringankan beban para karyawan maupun lainnya," kata Sutarmidji.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar Cornelis akhirnya mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan upah minimum provinsi tahun 2015 sebesar Rp1,56 juta.
Sedangkan bagi perusahaan yang memberikan upah yang lebih tinggi dari ketentuan UMP, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER. 01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang UMP sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP-226/MEN/2000.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014