Sintang (Antara Kalbar) - Bupati Sintang Milton Crosby mengajak masyarakat untuk taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).
Dalam acara gebyar peduli PBB-P2, Selasa (25/11), Milton menyampaikan salah satu kebijakan pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan rettribusi daerah ialah menetapkan PBB-P2 yang dulunya menjadi hak pusat menjadi hak daerah. “Pengalihan tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah dan memberikan peluang baru pada daerah untuk menambah jenis pajak daerah,†katanya.
Dia mengatakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari KPP Pratama Sintang ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah dilaksanakan pada 30 Desember 2013.
Ia berharap Dispenda peka dan terus menerus melakukan terobosan yang produktif sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasikan pendapatan. Dispenda diminta melakukan update data dan mengikuti perkembangan pembangunan yang sangat dinamis seperti pembangunan ruko, perumahan dan jenis bangunan lain yang sangat pesat di Sintang.
Semuanya merupakan peluang dan potensi pendapatan asli daerah,†kata Milton.
Dia menyampaikan peningkatan PAD merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan PAD untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. “Agar perlahan-lahan bisa mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat,†katanya.
Milton mengharapkan gebyar ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketaatan membayar pajak tepat waktu sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam Gebyar Peduli Pajak Tahun 2014 tersebut, selain diisi dengan senam bersama juga ada pengundian doorprize bagi wajib pajak se Kabupaten Sintang berupa doorprize utama yakni satu unit Yamaha Yupiter Z yang berhasil dibawa pulang wajib pajak atas nama Pelobu warga Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kayan Hulu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Dalam acara gebyar peduli PBB-P2, Selasa (25/11), Milton menyampaikan salah satu kebijakan pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan rettribusi daerah ialah menetapkan PBB-P2 yang dulunya menjadi hak pusat menjadi hak daerah. “Pengalihan tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah dan memberikan peluang baru pada daerah untuk menambah jenis pajak daerah,†katanya.
Dia mengatakan pengalihan pengelolaan PBB-P2 dari KPP Pratama Sintang ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah dilaksanakan pada 30 Desember 2013.
Ia berharap Dispenda peka dan terus menerus melakukan terobosan yang produktif sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasikan pendapatan. Dispenda diminta melakukan update data dan mengikuti perkembangan pembangunan yang sangat dinamis seperti pembangunan ruko, perumahan dan jenis bangunan lain yang sangat pesat di Sintang.
Semuanya merupakan peluang dan potensi pendapatan asli daerah,†kata Milton.
Dia menyampaikan peningkatan PAD merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan PAD untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. “Agar perlahan-lahan bisa mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah pusat,†katanya.
Milton mengharapkan gebyar ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketaatan membayar pajak tepat waktu sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam Gebyar Peduli Pajak Tahun 2014 tersebut, selain diisi dengan senam bersama juga ada pengundian doorprize bagi wajib pajak se Kabupaten Sintang berupa doorprize utama yakni satu unit Yamaha Yupiter Z yang berhasil dibawa pulang wajib pajak atas nama Pelobu warga Desa Tanjung Bunga Kecamatan Kayan Hulu.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014