Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Kartius menilai langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk efisiensi anggaran kurang tepat bagi daerah.
"Efisiensi itu seharusnya jangan sering mengundang orang daerah ke pusat," kata Kartius disela perayaan HUT Korpri Pemprov Kalbar di Pontianak, Senin.
Menurut dia, selama ini undangan dari pemerintah pusat terkadang seolah tanpa henti. "Setiap saat selalu ada. Sampai tidak ada lagi yang tersisa di kantor, akhirnya staf yang berangkat," ujar dia.
Ia menambahkan, kalau tidak berangkat, dianggap akan menyinggung pihak pengundang.
"Jadi, dana dekonsentrasi yang biasanya untuk pelatihan, atau bimbingan teknis, dialihkan saja" kata Kartius.
Ia melanjutkan, langkah itu lebih efektif dibanding melarang PNS untuk rapat di hotel atau di luar kantor.
"Sementara hampir setiap hari, semua instansi menggelar rapat. Kalau hanya 30 orang, masih memungkinkan untuk rapat di kantor," kata dia.
Namun menjadi sulit untuk konsentrasi dalam rapat kalau ruangannya tidak representatif. "Bayangkan kalau rapat lintas sektoral dan melibatkan ratusan orang," kata dia.
Kartius mengatakan, masalah lain yang bakal muncul adalah untuk keperluan konsumsi peserta. "Nanti siapa yang mau menyiapkan konsumsinya kalau rapat di kantor," katanya setengah bertanya.
Ia berharap, menteri tidak ikut mengatur hal-hal yang sifatnya terlalu teknis. Menurut dia, akan lebih baik kalau menteri memikirkan tentang upaya mensejahterakan masyarakat termasuk PNS secara umum.
Terhitung tanggal 1 Desember 2014, Menpan Yuddy Chrisnandi melarang PNS untuk mengadakan rapat di hotel demi efisiensi anggaran.
(T011/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Efisiensi itu seharusnya jangan sering mengundang orang daerah ke pusat," kata Kartius disela perayaan HUT Korpri Pemprov Kalbar di Pontianak, Senin.
Menurut dia, selama ini undangan dari pemerintah pusat terkadang seolah tanpa henti. "Setiap saat selalu ada. Sampai tidak ada lagi yang tersisa di kantor, akhirnya staf yang berangkat," ujar dia.
Ia menambahkan, kalau tidak berangkat, dianggap akan menyinggung pihak pengundang.
"Jadi, dana dekonsentrasi yang biasanya untuk pelatihan, atau bimbingan teknis, dialihkan saja" kata Kartius.
Ia melanjutkan, langkah itu lebih efektif dibanding melarang PNS untuk rapat di hotel atau di luar kantor.
"Sementara hampir setiap hari, semua instansi menggelar rapat. Kalau hanya 30 orang, masih memungkinkan untuk rapat di kantor," kata dia.
Namun menjadi sulit untuk konsentrasi dalam rapat kalau ruangannya tidak representatif. "Bayangkan kalau rapat lintas sektoral dan melibatkan ratusan orang," kata dia.
Kartius mengatakan, masalah lain yang bakal muncul adalah untuk keperluan konsumsi peserta. "Nanti siapa yang mau menyiapkan konsumsinya kalau rapat di kantor," katanya setengah bertanya.
Ia berharap, menteri tidak ikut mengatur hal-hal yang sifatnya terlalu teknis. Menurut dia, akan lebih baik kalau menteri memikirkan tentang upaya mensejahterakan masyarakat termasuk PNS secara umum.
Terhitung tanggal 1 Desember 2014, Menpan Yuddy Chrisnandi melarang PNS untuk mengadakan rapat di hotel demi efisiensi anggaran.
(T011/N005)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014