Dana Pilkada Sintang Disiapkan Rp58,8 Miliar

Sintang (Antara Kalbar) - Dana Pilkada tahun 2015 yang disiapkan Pemkab Sintang mencapai Rp58,8 miliar, kata Bupati Sintang Milton Crosby. 

Dana ini sudah teranggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang tahun 2015 yang telah diketuk palu pada Selasa (23/12). 

Bupati Sintang, Milton Crosby menyampaikan meski pembahasan peraturan pemerintah untuk pelaksanaan pilkada belum selesai, namun Kabupaten Sintang sudah menyiapkan anggarannya. “Kalau nanti keputusannya Pilkada langsung kami telah siapkan dana. Kalau ternyata keputusannya Pilkada tidak langsung maka dana ini akan kembali ke kas daerah. Berarti kami punya cadangan untuk dana Anggaran Belanja Tambahan (ABT),” ungkap Milton.

Dia menyampaikan dana yang dianggarkan dalam APBD 2015 ini hanya untuk satu putaran. Jika Pilkada langsung nanti ternyata harus dua putaran maka pembiayaan untuk putaran kedua akan menggunakan dana ABT. 

Menurut Milton, pemerintah pusat meminta jika bisa Pilkada dilaksanakan secara tidak langsung. Karena persoalan besarnya anggaran untuk Pilkada langsung ini dan sering terjadinya "money politic" dalam Pilkada langsung bisa membuat para kandidat terjerat masalah hukum.

“Saya sebenarnya lebih setuju Pilkada langsung tapi pembiayaannya jangan menggunakan APBD melainkan harus menggunakan dana APBN. Kalau menggunakan dana APBN kan tidak mengganggu dana APBD,” pintanya.

Milton menyebut jika dana untuk Pilkada dari APBN, maka dana sebesar Rp58,8 miliar ini bisa digunakan untuk membangun infrastruktur jalan. 

Dikatakannya, dana yang dianggarkan Pemkab Sintang untuk Pilkada ini bukanlah sesuai dengan permintaan dari KPU. Dikatakan dia, KPU memang pernah mengajukan anggaran. Tapi walaupun KPU mengajukan atau tidak, Pemkab Sintang dalam menganggarkan dana untuk Pilkada mengacu pada Pilkada lalu yang anggarannya dinaikkan sebesar 20 persen sesuai inflasi yang ada.

“Selain itu adanya penambahan jumlah TPS. Intinya, kalau pemerintah pusat memutuskan Pilkada langsung maka Sintang telah siap dana. Kalau pun tidak langsung tidak masalah. Kalau Pilkada langsung memang resikonya dana yang digunakan besar dan kekhawatiran timbulnya konflik di masyarakat juga besar,” ucapnya.