Sungai Raya (Antara Kalbar) - Sebanyak 15 Kepala Desa yang ada di Kecamatan Batu Ampar meminta Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk merevisi kembali APBD Kubu Raya karena dinilai tidak prorakyat.
"Kami menilai, anggaran yang ada sangat tidak pro rakyat, sehingga pembangunan menjadi mubazir dan tidak terlalu di butuhkan masyarakat Kubu Raya. Sepertinya anggaran tersebut dibuat hanya untuk kepentingan sekelompok orang, makanya kami meminta evaluasi kembali terhadap anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan, terutama pedesaan," kata Wakil Ketua Forum Kepala Desa Se kecamatan Batu Ampar yang kini menjabat Kepala Desa Sumber Agung, Arifin Noor Aziz di Sungai Raya, Sabtu.
Dia menambahkan, tidak hanya itu, Kepala Desa se-Kecamatan Batu Ampar juga berharap dengan pemerintah terutama SKPD, melakukan evaluasi kembali RKP tersebut, karena melihat porsi pembangunan yang diberikan terhadap pedesaan
sangat minim.
"Bayangkan saja, dalam RKP dan APBD Kubu Raya 2015, banyak desa yang tidak dapat anggaran pembangunan sama sekali. Seperti kami, yang dahulunya dapat lima, sekarang hanya dapat satu paket, itu pun hanya pengairan," tuturnya.
Mewakili kepala desa lainnya yang ada di kecamatan Batu Ampar dan Kubu Raya pada umumnya, dia meminta agar Pemkab Kubu Raya melakukan pemerataan pembangunan di setiap desa yang ada di Kubu Raya.
Dia menjelaskan, dilihat dari rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Kubu Raya sebenarnya banyak pembangunan yang tidak harus dilakukan, seperti halnya pembangunan taman kantor Bupati senilai Rp2 miliar yang diambil dari APBD Kubu Raya, pembangunan jalan Sekunder C senilai Rp10 miliar yang di ambil dari
dana DAU, Pembangunan jalan Sungai Raya dalam senilai Rp9 miliar dan yang terakhir pembangunan jalan Nipah Kuning satu paket senilai Rp10 miliar yang diambil dari dana DAU.
"Itu menurut kami Mubazir, karena seharusnya pemerintah mementingkan pembangunan di pedesaan. Salah satu contoh di daerah kami, baik pendidikan, kesehatan serta infrastruktur serta listrik, semuanya serba minim," katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Harapan, Juheran menambahkan, di daerah pedesaan se-Kecamatan Batu Ampar itu mengharapkan butuh perhatian dari
pemerintah, karena daerahnya cukup luas dan berbatasan langsung dengan KKU.
"Seperti musrenbang yang sudah kami laksanakan kemarin, memang tidak membicarakan anggaran desa, karena anggaran yang akan diberikan terhadap desa sangat minim. Makanya kami tidak berani merencanakan pembangunan, karena
perhatian dari pemda saja sangat minim," katanya.
(KR-RDO/R021)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Kami menilai, anggaran yang ada sangat tidak pro rakyat, sehingga pembangunan menjadi mubazir dan tidak terlalu di butuhkan masyarakat Kubu Raya. Sepertinya anggaran tersebut dibuat hanya untuk kepentingan sekelompok orang, makanya kami meminta evaluasi kembali terhadap anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan, terutama pedesaan," kata Wakil Ketua Forum Kepala Desa Se kecamatan Batu Ampar yang kini menjabat Kepala Desa Sumber Agung, Arifin Noor Aziz di Sungai Raya, Sabtu.
Dia menambahkan, tidak hanya itu, Kepala Desa se-Kecamatan Batu Ampar juga berharap dengan pemerintah terutama SKPD, melakukan evaluasi kembali RKP tersebut, karena melihat porsi pembangunan yang diberikan terhadap pedesaan
sangat minim.
"Bayangkan saja, dalam RKP dan APBD Kubu Raya 2015, banyak desa yang tidak dapat anggaran pembangunan sama sekali. Seperti kami, yang dahulunya dapat lima, sekarang hanya dapat satu paket, itu pun hanya pengairan," tuturnya.
Mewakili kepala desa lainnya yang ada di kecamatan Batu Ampar dan Kubu Raya pada umumnya, dia meminta agar Pemkab Kubu Raya melakukan pemerataan pembangunan di setiap desa yang ada di Kubu Raya.
Dia menjelaskan, dilihat dari rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Kubu Raya sebenarnya banyak pembangunan yang tidak harus dilakukan, seperti halnya pembangunan taman kantor Bupati senilai Rp2 miliar yang diambil dari APBD Kubu Raya, pembangunan jalan Sekunder C senilai Rp10 miliar yang di ambil dari
dana DAU, Pembangunan jalan Sungai Raya dalam senilai Rp9 miliar dan yang terakhir pembangunan jalan Nipah Kuning satu paket senilai Rp10 miliar yang diambil dari dana DAU.
"Itu menurut kami Mubazir, karena seharusnya pemerintah mementingkan pembangunan di pedesaan. Salah satu contoh di daerah kami, baik pendidikan, kesehatan serta infrastruktur serta listrik, semuanya serba minim," katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Harapan, Juheran menambahkan, di daerah pedesaan se-Kecamatan Batu Ampar itu mengharapkan butuh perhatian dari
pemerintah, karena daerahnya cukup luas dan berbatasan langsung dengan KKU.
"Seperti musrenbang yang sudah kami laksanakan kemarin, memang tidak membicarakan anggaran desa, karena anggaran yang akan diberikan terhadap desa sangat minim. Makanya kami tidak berani merencanakan pembangunan, karena
perhatian dari pemda saja sangat minim," katanya.
(KR-RDO/R021)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015