Sungai Raya (Antara Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengusulkan pembenahan infrastruktur kemaritiman di Kalimantan untuk mendukung percepatan pembangunan di setiap daerah.
"Pada forum itu saya mengusulkan agar pemerintah pusat bisa membantu pembenahan infrastruktur kemaritiman, seperti fasilitas keselamatan pelayaran, usulan rehab dan peningkatan dermaga penyeberangan, pengerukan pelayaran sungai, dan pengadaan kapal penyeberangan," katanya di Sungai Raya, Selasa.
Dia menjelaskan jika melihat kembali sejarah, Indonesia memang merupakan satu kesatuan maritim yang membentang dari barat ke timur, yang dipersatukan secara administratif oleh Belanda dan dipersatukan secara politik oleh Presiden pertama RI, Soekarno.
"Jadi, ketika kita bicara soal kemaritiman berarti bicara soal keindonesiaan, karena sebelum Indonesia merdeka, Nusantara pernah dua kali menjadi imperium besar yang bercorak maritim, yakni Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit," katanya.
Terkait dengan hal itu, kata Cornelis, dari hasil rapat musyawarah pembangunan regional Kalimantan tersebut, ada beberapa poin penting yang telah disepakati, di antaranya pemerintah pusat diharapkan tidak menjadikan Pulau Kalimantan hanya sebagai tempat mengambil sumber daya alam tanpa memberikan manfaat besar bagi masyarakat di pulau itu.
"Kami juga minta pemerintah pusat agar bisa mempercepat penyelesaian RTRW bagi provinsi di Pulau Kalimantan yang belum selesai dengan menggunakan prosedur satu pintu melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI," katanya.
Selain itu, katanya, mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan dengan negara tetangga.
"Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dari investasi diperlukan pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi yang mencukupi," katanya.
(KR-RDO/M029)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Pada forum itu saya mengusulkan agar pemerintah pusat bisa membantu pembenahan infrastruktur kemaritiman, seperti fasilitas keselamatan pelayaran, usulan rehab dan peningkatan dermaga penyeberangan, pengerukan pelayaran sungai, dan pengadaan kapal penyeberangan," katanya di Sungai Raya, Selasa.
Dia menjelaskan jika melihat kembali sejarah, Indonesia memang merupakan satu kesatuan maritim yang membentang dari barat ke timur, yang dipersatukan secara administratif oleh Belanda dan dipersatukan secara politik oleh Presiden pertama RI, Soekarno.
"Jadi, ketika kita bicara soal kemaritiman berarti bicara soal keindonesiaan, karena sebelum Indonesia merdeka, Nusantara pernah dua kali menjadi imperium besar yang bercorak maritim, yakni Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit," katanya.
Terkait dengan hal itu, kata Cornelis, dari hasil rapat musyawarah pembangunan regional Kalimantan tersebut, ada beberapa poin penting yang telah disepakati, di antaranya pemerintah pusat diharapkan tidak menjadikan Pulau Kalimantan hanya sebagai tempat mengambil sumber daya alam tanpa memberikan manfaat besar bagi masyarakat di pulau itu.
"Kami juga minta pemerintah pusat agar bisa mempercepat penyelesaian RTRW bagi provinsi di Pulau Kalimantan yang belum selesai dengan menggunakan prosedur satu pintu melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI," katanya.
Selain itu, katanya, mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan dengan negara tetangga.
"Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dari investasi diperlukan pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi yang mencukupi," katanya.
(KR-RDO/M029)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015