Sintang (Antara Kalbar) - Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosepha Hasnah menekankan pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan setempat akan terus diperkuat dan ditekankan pelaksanaan disiplin aparatur sipil negara seperti jam masuk dan pulang, cara dan kelengkapan berpakaian.
"Juga saat apel Senin pagi serta sore dan olahraga pada Jumat pagi, apel Jumat sore, serta kedisiplinan dalam hal administrasi," kata Yosepha saat menjadi narasumber dalam Acara Halo Bupati di LPP RRI Sintang yang didampingi oleh Kabag Humas dan Protokol Kurniawan, Kamis.
"Salah satu upaya kami meningkatkan disiplin adalah pada awal April nanti khusus untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sudah menggunakan absensi sidik jari," jelasnya.
Selain itu jika dalam 3 bulan sekali akan dilaksanakan rapat dengan seluruh kepala SKPD dalam rangka menjaga komunikasi, kebersamaan dan kekompakan seluruh SKPD dalam bergerak membangun Kabupaten Sintang.
"Kami juga akan terus mempercepat proses pelaksanaan proyek," jelas Yosepha Hasnah.
Dalam dialog interaktif tersebut pendengar RRI Sintang seperti Edi di Simpang Lima Desa Baning Kota menyatakan mendukung penegakan disiplin pegawai tetapi kesejahteraan juga diperhatikan.
"Saya berharap yang disiplin diberikan penghargaan dan yang malas diberikan sanksi," kata Edi.
Sedangkan Asen, Kepala Desa Tanjungprada Kecamatan Tempunak mengeluhkan belum banyaknya pembangunan di desanya.
Sekda Sintang Yosepha Hasnah menjelaskan bahwa penerapan absensi sidik jari akan menjadi solusi dari penegakan disiplin sehingga sanksi dan penghargaan akan berjalan.
"Mengenai keluhan Kepala Desa Tanjungprada supaya hasil musrenbang desa dikawal dengan baik," kata Yosepha.
Henri dari Desa Baung Sengatap Kecamatan Ketungau Hilir mengeluhkan adanya guru yang banyak tidak mengajar. Sulaeman warga Sintang mengingatkan banyaknya aparatur yang tidak disiplin.
"Absensi sidik jari sementara memang untuk SKPD saja, tetapi kalau guru menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi kalau ada data yang lengkap yang menunjukkan bahwa guru jarang masuk, maka akan kami tindak tegas. Kami juga akan segera mengaktifkan PPNS untuk menindak ketidakdisiplinan aparatur," tegasnya.
Dia berharap dukungan dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi kondusif dan menaati hukum positif serta hukum adat dan melaksanakan imbauan Bupati Sintang tentang etos kerja 5 AS dan 5 Budaya.
(Faiz/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Juga saat apel Senin pagi serta sore dan olahraga pada Jumat pagi, apel Jumat sore, serta kedisiplinan dalam hal administrasi," kata Yosepha saat menjadi narasumber dalam Acara Halo Bupati di LPP RRI Sintang yang didampingi oleh Kabag Humas dan Protokol Kurniawan, Kamis.
"Salah satu upaya kami meningkatkan disiplin adalah pada awal April nanti khusus untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sudah menggunakan absensi sidik jari," jelasnya.
Selain itu jika dalam 3 bulan sekali akan dilaksanakan rapat dengan seluruh kepala SKPD dalam rangka menjaga komunikasi, kebersamaan dan kekompakan seluruh SKPD dalam bergerak membangun Kabupaten Sintang.
"Kami juga akan terus mempercepat proses pelaksanaan proyek," jelas Yosepha Hasnah.
Dalam dialog interaktif tersebut pendengar RRI Sintang seperti Edi di Simpang Lima Desa Baning Kota menyatakan mendukung penegakan disiplin pegawai tetapi kesejahteraan juga diperhatikan.
"Saya berharap yang disiplin diberikan penghargaan dan yang malas diberikan sanksi," kata Edi.
Sedangkan Asen, Kepala Desa Tanjungprada Kecamatan Tempunak mengeluhkan belum banyaknya pembangunan di desanya.
Sekda Sintang Yosepha Hasnah menjelaskan bahwa penerapan absensi sidik jari akan menjadi solusi dari penegakan disiplin sehingga sanksi dan penghargaan akan berjalan.
"Mengenai keluhan Kepala Desa Tanjungprada supaya hasil musrenbang desa dikawal dengan baik," kata Yosepha.
Henri dari Desa Baung Sengatap Kecamatan Ketungau Hilir mengeluhkan adanya guru yang banyak tidak mengajar. Sulaeman warga Sintang mengingatkan banyaknya aparatur yang tidak disiplin.
"Absensi sidik jari sementara memang untuk SKPD saja, tetapi kalau guru menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi kalau ada data yang lengkap yang menunjukkan bahwa guru jarang masuk, maka akan kami tindak tegas. Kami juga akan segera mengaktifkan PPNS untuk menindak ketidakdisiplinan aparatur," tegasnya.
Dia berharap dukungan dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi kondusif dan menaati hukum positif serta hukum adat dan melaksanakan imbauan Bupati Sintang tentang etos kerja 5 AS dan 5 Budaya.
(Faiz/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015