Nanga Pinoh (Antara Kalbar) - KPU Kabupaten Melawi masih kekurangan Rp9 miliar untuk pelaksanaan pilkada yang digelar pada Desember 2015 mendatang.
Menurut Ketua KPU Kabupaten Melawi Julita, Minggu, hal tersebut dikarenakan Pemkab Melawi hanya menyediakan anggaran Rp8 miliar di APBD 2015 sehingga jumlah tersebut dianggap masih kurang.
"Awalnya kan kita usulkan Rp23 miliar, kemudian setelah ada revisi Undang-Undang Pilkada, dimana pilkada berlangsung satu putaran dan dihapuskannya tahapan uji publik, hasil usulan kita ke Pemda sebesar Rp17 miliar," kata Julita.
Terkait hal itu, hingga kini proses lobi untuk menambahkan jumlah anggaran masih terus dilakukan.
"Memang ada rencana pembahasan anggaran bersama Pemkab Melawi. Jadi mana yang bisa dikurangi dan mana yang perlu ditambah. Hanya memang hitung-hitungan kita inikan sudah disesuaikan dengan tahapan pemilu. Jadi sulit untuk dikurangi lagi," jelas Julita.
Seperti standar honor untuk PPK, PPS, KPPS sampai petugas pemutakhiran data pemilih, mengacu pada pemilu terakhir yakni Pilpres lalu.
Menurut Julita, tak mungkin honor para pelaksana di lapangan malah berkurang atau turun dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.
"Di usulan kita memang menambahkan Rp100 ribu untuk setiap tingkatan penyelenggara. Kalau mau dikurang, ya paling kembali ke honor awal seperti saat Pilpres," katanya.
Untuk honor saja, diperkirakan akan menelan anggaran hingga Rp7 miliar. Penambahan jumlah TPS menjadi 546 buah juga menjadi salah satu faktor penyebabnya sehingga operasional untuk setiap KPPS dan PPDP juga pasti akan bertambah.
"Hitung saja, PPK lima orang plus petugas sekretariat lima orang sehingga 10 x bulan x 11 kecamatan x Rp1.250.000 sudah berapa. Kemudian PPS dikali 169 desa, petugas pemutakhiran satu tps satu orang selama dua bulan. Angka ini sudah tak mungkin kita kurangi,†jelas Julita.
Kendati demikian, Julita berkeyakinan ada niat baik dari Pemkab Melawi untuk mendukung pelaksanaan pilkada.
Walau memang dalam undang-undang pilkada dinyatakan bahwa pelaksanaan pilkada berasal dari APBD dan APBN, namun bantuan dari APBN belum bisa dipastikan berapa besarannya.
"Kita selalu sesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang riil di lapangan. Sesuai dengan tahapan pemilu. Termasuk soal pengadaan logistik kita juga berkonsultasi dengan panitia pengadaan barang dan jasa di Pemkab," ungkapnya.
KPU Kabupaten Melawi, ujar Julita, berharap kepastian besaran anggaran untuk pilkada Melawi dapat segera dipastikan terlebih jadwalnya dimulai Mei mendatang.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015